Home / HEADLINE

Rabu, 13 Januari 2016 - 14:50 WIB

Waduh, Pemda Kebingungan Permendagri vs Permendesa

Desa Merdeka – Cirebon : Prioritas penggunaan dana desa dan alokasinya yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa No 21 tahun 2015 disesuaikan dengan kriteria desa yang ditentukan Kementerian Dalam Negeri membingungkan pejabat terkait.

Dalam Peraturan Permendes No 5 tahun 2014, disebutkan desa-desa dibagi dalam tiga kriteria yakni desa tertinggal, berkembang dan desa maju. Perubahan peraturan tersebut diakui Kepala Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Suhartono , tetapi membingungkannya.

“Kita belum tahu kriteria desa tertinggal itu seperti apa, yang disebut desa berkembang dan maju itu seperti apa. Itu kan ditentukannya oleh Kementerian Dalam Negeri dan kami belum menerimanya,” katanya, Selasa (12/1).

Suhartono menjelaskan tak ada perubahan substansial pada kedua peraturan tersebut kecuali pembagian kriteria desa.

“Substansi dalam kedua peraturan itu tak jauh beda. Penggunaannya diprioritaskan untuk pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan lainnya,” katanya menambahkan.

Menurut dia, penentuan kriteria desa yang berjumlah 412 desa di daerahnya perlu segera diperjelas. Pasalnya, pemerintah desa-desa saat ini tengah mempersiapkan pengajuan pennyaluran dana desa dan alokasi dana desa tahap pertama tahun 2016.

Baca Juga :  Dikalahkan AS dan Selandia Baru, Indonesia Bakal Banding ke WTO

Kepala Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Nanan Abdulmanan mengakui belum mendapatkan satu pun laporan dari pemerintah desa hingga saat ini.

Padahal Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap III 2015 itu menjadi syarat pengajuan pencairan dana desa tahap I tahun 2016.

“Dari evaluasi kami, penyaluran dana desa tahun 2015 lalu itu belum optimal dalam pelaporan penggunaannya. Hingga belum ada satu pun pelaporannya, padahal ini sudah masuk 2016 ,” kata Nanan.

Menurutnya, laporan pertanggungjawaban kali ini sekaligus rekapan laporan seluruh tahapan selama 2015.

Penggunaan dana desa 2015 menurut laporan yang ia terima banyak dipakai pemerintah desa untuk pembangunan sektor fisik seperti membangun jembatan dan akses jalan desa. Hal itu menurut Nanan sudah sesuai ketentuan.

Baca Juga :  Presiden Luncurkan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat

Namun di antaranya juga dilaporkan pembangunan tersebut melibatkan kontraktor atau pihak luar lainnya.

 Nanan menyarankan, pembangunan di tingkat desa harus menyerap tenaga kerja lokal atau melibatkan masyarakat setempat. Hal itu diakui sesuai dengan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

“Sesuai surat edaran yang sama, pendampingan juga sudah dilakukan oleh eks-PNPM. Tapi saat ini pendampingan baru seorang di tingkat kecamatan juga ada,” katanya.

Penyaluran dana desa di Kabupaten Cirebon menjadi percontohan bagi daerah lain hal itu disampaikan  Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Cirebon Dadang Tresnayadi.

Ia mengatakan, pihaknya banyak menerima kunjungan pemerintah daerah lain terkait pengaturan penyaluran dana desa tersebut.

“Intinya, banyak pihak mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penyaluran dana desa ini. Terutama dalam perancangan payung hukum yang membantu proses penyalurannya,,” kata Dadang

( sumber : Fajarnews )

Share :

Baca Juga

HEADLINE

Mimpi Untuk Indonesiaku

HEADLINE

Awal Agustus, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp12,97 Triliun

HEADLINE

Kemendes ajak WAMTI Bertukar Informasi Gali Potensi Desa

HEADLINE

Warga Desa Berfoto Ria di Depan ‘Tembok Uang’

DAERAH & DESA

KEMBALI BALON HUKUM TUA MINUT KELUHKAN TEST UJI KOMPENTENSI MINUT YANG TIDAK OBJEKTIF

HEADLINE

Jepara Disuntik Rp175 Miliar Dana Desa

HEADLINE

Ada skenario Kontra Intelijen di Hari Pattimura ?
Kasus Penistaan Agama Diproses Hukum

HEADLINE

Kasus Penistaan Agama Diproses Hukum, Wiranto: Demo 4 November Harus Bubar Pukul 18.00
WhatsApp WhatsApp Redaksi