Home / DAERAH & DESA / POLITIK & HUKUM

Sabtu, 1 Agustus 2015 - 10:14 WIB

Tanah Perkebunan PT. Nusa Ina ATM Aketernate digugat.

Penjelasan Tanah Ake Ternate

Penjelasan Tanah Ake Ternate

 

Ambon-Desamerdeka. Gugatan perkara perdata tentang masalah pemberian tanah kepada GPM yang telah dimanfaatkan oleh PT. NUSA INA AGRO TANAH MERAH MANISE(NIATM) dengan perkebunan kelapa sawit telah masuk kepengadilan perdata di Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Adapun PT. NIATM telah mendapat keleluasan mengelola perkebunan kelapa sawit di dalam petuanan Desa Aketernate dengan luas areal 1.206 (seribu dua ratus enam )Ha, berdasarkan : “ Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Nomor : 35 tanggal 17-12-2009”. Surat perjanjian kerjasama kemitraan tersebut dibuat oleh Notaris Pattiwael Nicolas yang ditanda tangan oleh Ketua BPH Sinode GPM , Ir Sudardjo Sumitro,dan Ny.Juliana M Tahalele. Disebut saja akte Notaris pertama.
“Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan disebut saja surat kedua sebagai perbaikan , juga No :35 tanggal 17-12-2009 yang hanya ditanda tangani Notaris Pattiwael Nicolas SH Notaris di Ambon ,tidak lagi ditanda tangani oleh Ketua BPH Sinode GPM, Ir Sudardjo Sumitro,dan Ny.Juliana M Tahalele. Perobahannya ditambah Tuan Viktor Untailawan selaku Sekretaris Umum BPH Sinode GPM bersama Ketua BPH Sinode GPM selaku Pihak Pertama,PT.NIATM sebagai pihak kedua, namun isi notarisnya sama.
Dalam surat perjanjian kerja sama kemitraan tersebut dijelaskan bahwa Pihak pertama adalah pemilik dan atau pemegang hak sebidang tanah berdasarkan Pernyataan yang dibuat dibawah tangan tanggal 13 Oktober 1996,butir ke 2 dengan penjelasan penguatan bahwa masyarakat dan kepala desa Aketernate telah menyerahkan tanah Adat kepada Gereja Protestan Maluku (GPM) berdasarkan 2 (dua) surat pemberian dari Pemerintah Desa Aketernate masing-masing : Surat penyerahan Tanah,tanggal 9 Juli 1974,seluas 6.500.000 M2(enama juta lima ratus ribu meter persegi), dan Surat pemberian Tanah tanggal 1 Januari 1979 seluas 10.000 Ha (sepuluh ribu Hektar). Dengan luas tanah pemberian tersebut Pihak pertama (GPM ) menyerahkan kepada pihak kedua sebagai pihak pengelola atas tanah tersebut .Dan Pihak kedua menerangkan bahwa pihak kedua menerima dari pihak pertama tanggung jawab pengelola sebidang tanah milik GPM di Provinsi Maluku,Kabupaten Maluku Tengah,Kecamatan Seram Utara,Negeri Aketernate,dan Dusun Wahakain berdasarkan surat pernyataan penyerahan Lahan (SPPL)tanggal 11 Juni 2008 Nomor …..seluas 1.206 Ha(seribu dua ratus enam hektar) atau 12.060.000 M2( dua belas juta enam puluh ribu meter persegi).
Kontributor Desamerdeka ketika melakukan wawancara 27 Juli 2015 dengan penggugat “Semuel Balakewang yang juga pemangku adat Desa Ake Ternate didampingi penasihat Hukum Semy Waileruny SH,MSi yang menggugat Ketua Sinode berdasarkan Akte Notaris yang ditanda tangani ketua Sinode GPM dan akte Notaris kedua menyatakan bahwa :

  1. Surat penyerahan yang dikeluarkan Tanggal 9 bulan juli 1974 Bagi BPH Sinode GPM adalah surat untuk BPH Sinode GPM yang bertujuan untuk memperjungkan kembali tanah seluas 650 ha yang dilepaskan oleh Pemerintah Negeri Aketernate kepada transmigrasi dan sudah digunakan akibat penekanan kekuatan Resim Orde Baru pada saat itu. Itulah tugas BPH Sinode GPM untuk berjuang dan membuat tuntutan dari Pemerintah Indonesia untuk kembalikan Hak-Hak petuanan masyarakat adat Ake Ternate. Dengan demikian tanah tersebut tidak ada dalam Lahan Kelapa Sawit yang sekarang ini.
  2. Surat Penyerahan yang dikeluarkan tanggal 1 Januari 1979 seluas 10.000 Ha (sepuluh ribu Hektar) kedudukannya tidak sesuai arah mata angin yang sebenarnya,sehingga tidak tau kedudukannya, dan secara hukum dinyatakan cacat demi Hukum,sehingga BPH Sinode GPM tidak bisa melakukan tindakan Hukum yang lain.BPH Sinode GPM tidak bisa berpijak kepada surat tersebut karena 10.000 Ha itu tidak ada yang secara objektiv luas tanahnya diperkirakan hanya 300 ha. Dan dinyatakan juga cacat Hukum .
  3. Surat Penyerahan yang dikeluarkan Tanggal 13 Oktober 1996 menyatakan bahwa masyarakat dan kepala Desa menyerahkan kewenangan dengan tujuan mempertegas BPH Sinode GPM untuk memperjuangkan tanah yang dilepaskan atas tekanan Pemerintahan Orde Baru,dan pada Butir ke 3 (tiga) menyatakan bahwa Kepala Desa tidak pernah menyerahkan secara tertulis kepada siapapun tanah-tanah tersebut,dan ternyata bila ada tanda tangan menyangkut tanah Ake Ternate sebelumnya sesudah surat ini ,maka surat-surat tersebut dinyatakan tidak berlaku.
    Dengan demikian kedua surat diatas juga dinyatakan tidak sah atau cacat Hukum ,maka BPH Sinode tidak memiliki dasar hukum untuk ambil langkah dan tindakan hukum termasuk melakukan perjanjian dengan siapapun terhadap tanah-tanah masyarakat di Ake Ternate,termasuk Tindakan Hukum BPH Sinode GPM sebagai Pihak Pertama dengan PT Nusa Ina Agro Tanah Merah Manise selaku Pihak kedua sesuai Akte Notaris Nomor 35.
  4. Kedua Akte Notaris tersebut karena sama nomor dan tanggalnya berbeda isinya diduga adalah kekacauan Administrasi secara Hukum dinyatakan Cacat Hukum.
    Selanjutnya dikatakan saudara Semuel Balakewang , sebetulnya Kewenangan itu diberikan kepada pihak BPH GPM dalam menangani seluruh petuanan adat negeri Aketernate dalam bekerja sama dengan Pemerintah negeri Ake ternate untuk menolak transmigrasi dari petuanan Aketernate Dengan tidak merugikan masyarakat Aketernate. Bukan membuat Perkebunan Kelapa sawit yang telah menghabiskan petuanan adat masyarakat . Dikatakan sebagai pemangku adat memajukan gugatan karena GPM mengambil kurang lebih 1000(seribu) ha itu berada dalam kontrak bersama PT NIATM termasuk miliknya dan berbagai pribadi yang ada dimasyarakat Aketernate. Penggugat sebagai Pemangku adat memiliki Hak Petuanan yang sah karena memiliki garis keturunan dari keturunan pemangku adat itu. Gugatan itu sekarang tingkat mediasi,karena sudah 2 kali pihak GPM masih mencari data baru. Namun menurut sdr yang biasa disapa Semy Balakewang, GPM mau cari data dimana karena semua data tanah berada pada dirinya sebagai pemangku adat, kecuali GPM merekayasa data baru karena semua data itu ada pada saya,dan juga ada di GPM, data ada di GPM barang bukti yang sama di GPM dan saya kalau mencari bukti baru berarti potensi manupulasi ada pada siapa ? masyarakat menilai sendiri..sebagai anak Tuhan saya harus katakan ,kok Institusi kenabian jangan dijadikan ladang bisnis oleh pribadi –pribadi yang tidak bermoral dan tidak beriman. Padahal tujuan sebuah wilayah kerajaan Allah seperti GPM harus berikan sukacita dan damai sejahtera kepada Umat Allah bukan kegelisahan seperti yang kami alami sekarang. Untuk mengecek kebenarannya ,contributor Desamerdeka selasa tanggal 28 Juli 2015 mendatangi Majelis Pekerja Harian (MPH)Sinode GPM yang ditemui adalah Pendeta Victor Untailawan Sekretaris Umum(Sekum) MPH Sinode GPM , sementara Ketua tidak berada di tempat.
    Dengan akrab panggilannya Pa Vik menjelaskan bahwa sebetulnya saudara Semuel Balakewan gugatannya harus ditujukan kepada Pemerintah Desa Ake Ternate bukan kepada MPH Sinode GPM.Sebelum tanah itu diserah terimakan kepada Pihak kedua PT Nusa Ina, Tim BPH Sinode bersama Klasis Seram Utara telah turun mendekati Pemerintah Desa mempercakapkan Luas tanah sesuai surat-surat penyerahan yang tertuang didalam Akte Notaris Nomor 35 itu. Dan menunjuk batas-batas tanah yang berpatokan pada Kali atau sungai sesuai surat tahun 1974 dan surat Tahun 1979. Perkiraan 10.000(sepuluh ribu) Ha itu hanya perkiraan . Berdasarkan hal tersebut maka MPH Sinode GPM meminta dari PT.Nusa Ina untuk bersepakat mengambil tanah 1.206 Ha(seribu duaratus Hektar) yang dicantumkan dalam dua Akte Notaris Nomor : 35 Tanggal 17-12-2009).
    Tapi sebelumnya telah dibicarakan dalam sidang BPL Sinode GPM di Kairatu tahun 2008 sebagai Percakapan penjejakan kerja sama PT Nusa Ina . Barulah Tahun 2010 dipercakapkan dalam Sidang Sinode GPM . Karena desakan Sidang untuk meninjau akte Notaris yang hanya ditanda tangani oleh Ketua BPH Sinode GPM, diusulkan oleh peserta sidang sebaiknya Sekum GPM juga namanya dicantumkan dalam Akte Notaris sesuai Peraturan GPM Ketua dan Sekretaris sebagai penanggung jawab. Untuk itu “ nama Sekum GPM “dimasukan tetapi Nomor dan tanggalnya tetap sama serta isi perjanjian sama dengan yang pertama . selanjutnya dijelaskan bahwa ketika PT Nusa Ina merencanakan untuk mengerjakan lokasi perkebunan Kelapa Sawit tersebut, Masyarakat menyampaikan keberatan bahwa bila seluruh tanah 1.206 Ha itu harus diserahkan kepada PT Nusa Ina ,maka Masyarakat tidak lagi memiliki lahan untuk bekerja sebagai “Petani”dan mereka mau makan dimana. Dengan usulan itu maka atas kebaikan hati BPH Sinode GPM ,maka diberikan 2 (dua) Ha tanah disamping jalan Umum secara Lisan tidak secara tertulis.
    Dikatakan selanjutnya oleh Sekum GPM ,bahwa setelah perusahan PT .Nusa Ina menanam Kelapa Sawit di atas tanah tersebut , MPH Sinode GPM didatangi “Isak Welaleinam” dan Pengacara “Junaidi Fabanyo” yang mengatakan ada penyerobotan. Tapi berdasarkan surat Penyerahan Tahun 1974 dan Taun 1979 telah memingkinkan MPH Sinode GPM dengan PT.Nusa Ina…Dan kalau dianggap penyerobotan ,masyarakat diminta untuk dilakukan proses Hukum. Karena Prinsipnya ,MPH Sinode GPM mengelola untuk kepentingan bersama ,bila perkebunan tersebut sudah berproduksi. Hasil Produksi Kelapa sawit nantinya akan dibuat sesuai kesepakatan.Pembagian Hasil Produksi akan dipercakapkan untuk dibagi dari Hasil Pembagian kepada BPH Sinode GPM sebagai Pihak Pertama dari Pihak Kedua PT.NIATM . Pihak Pertama memberikan kepada 4 pihak yang berhak menerimanya yaitu : “Masyarakat Ake Ternate, Masyarakat Wahakaim, KLasis Seram Utara, dan MPH Sinode GPM”.
    Yang berhubungan dengan Gugatan Saudara Semuel Balakewang, sekarang sesudah sdr Izak dan Fabanyo, saudara Semuel Balakewang meminta 650 Ha untuk GPM dan sisanya untuk masyarakat. Sementara MPH Sinode GPM tidak memiliki kewenangan itu,karena yang menentukan adalah Sidang MPH Sinode GPM dan Sidang Sinode GPM.
    Sesuai Konfirmasi telephon dengan Kuasa Hukum MPH Sinode GPM Sdr.Firel Sahetapy,SH,MH tentang gugatan Semuel Balakewang, dijelaskan secara hukum,bahwa Sudara Semuel Balakewang tidak punya Hak untuk menggugat, Gugatan pertamanya sudah ditolak karena sesuai gugatan yang dimasukan dengan Dia sebagai Kuasa Khusus,itu secara formal yang berhak kmempergunakan adalah Lawyer. Karenanya Dia memasukan gugatan kedua dengan hak subsitusi karena dia bukan pengacara. Substansi masalahnya belum disidangkan,masih diberikan waktu untuk mediasi. (28/07/2015*Chris).

Share :

Baca Juga

DAERAH & DESA

KPK rilis peta potensi korupsi desa

DAERAH & DESA

Warga Dusun Gunyak Demo DPRK Minta PT Pelita Nusa Ditutup

DAERAH & DESA

Demi Belajar soal Desa, Menteri Malaysia Datang ke Bogor

DAERAH & DESA

Muin : Dana Desa Perlu Pengawasan

POLITIK & HUKUM

Forkom Banjar : UU Desa Perubahan Paradigma Pemerintah Pusat

POLITIK & HUKUM

Ada Niat Menjegal Lex Retraubun Maju Calon Rektor Unpatti Ambon

DAERAH & DESA

Operasi Cipta Kondisi Jelang Pilgub Malut 2018, Polsek Maba Tingkatkan Patroli Malam Hari

DAERAH & DESA

PEMKAB SITARO BERIKAN SANKSI PENUNDAAN PENYALURAN BAGI 31 DESA PENUNGGAK PEMBAYARAN RASKIN
WhatsApp WhatsApp Redaksi