Home / POLITIK & HUKUM / SIARAN PERS

Selasa, 13 Maret 2018 - 11:51 WIB

Strategi penyusunan Pedoman Klarifikasi dan Mutasi Guna Menekan Potensi Turunnya Nilai Barang Sitaan Negara

Desa Merdeka – Jakarta : Berbagai permasalahan timbul terhadap barang sitaan dan barang rampasan negara meski hukuman sedang dijalani atau bahkan sudah dilewati oleh terpidana.
_”Permasalahan apa dan kendala apa saja yang dihadapi dalam mengelola basan baran terutama yang berkaitan dengan instansi terkait ?”Tanya Wahidin,Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Direktur Yantah dan Pengelolaan Basan Baran) saat memberikan pengarahan kepada peserta KONSULTASI TEKNIS STANDAR REGISTRASI BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA.
Acara ini juga dihadiri Suta Widhya SH selaku Ketua Presidium IPMMI di Hotel Santika Premier Jakarta 12 Maret 2018.

“Mari kita diskusikan dan kita cari pemecahan masalahnya, solusi yang terbaiknya adalah berharap Pemerintah segera mengeluarkan aturan tentang pengelolaan barang-barang sitaan negara yang lebih relevan dengan kondisi yang ada saat ini dengan memberi kewenangan kepada pihak Rupbasan sebagai pengelola basan baran untuk dapat melakukan lelang barang sitaan Negara, sehingga eksekusi atas suatu barang sitaan negara bisa cepat dilakukan”, tambah Wahidin dalam pengarahan kepada para staf dan pejabat sebagai pengelola basan baran.

Baca Juga :  HIPPI, FORKAM DAN PROGRESIF ADAKAN BUKA PUASA BERSAMA DAN BERI SANTUNAN

“Penumpukan basan baran yang terjadi selama ini membuat nilai ekonomisnya menjadi turun terlalu jauh akibat kerusakan, dalam hal ini pemerintah juga yang kerepotan mengurusi perawatan dan pemeliharaan terhadap basan baran tersebut atas potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat penyusutan nilai barang sitaan”, imbuh Hans Suta, begitu Suta Widhya biasa dipanggil.
Sedangkan anggaran yang tercantum dalam DIPA Rupbasan belum dapat mencukupi untuk merawat semua titipan basan barang yang berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan instansi penegakan hukum lainnya yang tersimpan dalam Rupbasan.

Baca Juga :  Asian Agri Gali Potensi Desa Cegah Karlahut

“Dengan jalan melelang Basan atau Baran merupakan salah satu solusi yang paling tepat dari upaya menghindari terjadinya penumpukan barang sitaan dan turunnya nilai ekonomis (depresiasi/penyusutan nilai) dari basan atau baran tersebut sehingga potensi kerugian negara atas penyusutan nilai barang sitaan dapat terhindari.
Sebaiknya basan atau baran yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat langsung dieksekusi oleh instansi yang menitipkan (Kepolisian,Kejaksaan,KPK,dll) berdasar amar putusan pengadilan.
Apabila aturan tentang proses lelang telah dibuat dan kewenangannya diserahkan kepada pihak rupbasan, sangat dimungkinkan kondisi basan atau baran yang akan dieksekusi masih sama nilai ekonomisnya pada waktu dititipkan ke pihak Rupbasan”, papar Direktur sebelum menutup acara konsultasi hari ini.

Share :

Baca Juga

POLITIK & HUKUM

Indonesia-Qatar akan Tingkatkan Kerja Sama Bidang Kesehatan

SIARAN PERS

“BLOK MASELA: PELUANG DAN TANTANGAN”

HEADLINE

Tekan Inflasi di Desa, Pemerintah Siapkan Aplikasi Harga Pangan

HEADLINE

Sikap Tegas Komunitas Perokok Bijak Tolak FCTC

POLITIK & HUKUM

Amnesty International Mendokumentasikan dan Mengekspos Penganiayaan Minoritas Rohingya di Myanmar selama 20 tahun lebih.

POLITIK & HUKUM

Jangan Pasung Kebebasan Berpendapat

DAERAH & DESA

Asian Agri Gali Potensi Desa Cegah Karlahut

SIARAN PERS

Gus Menteri Desa Targetkan Kedepan Semua Transaksi Keuangan Desa Dengan Cashless
WhatsApp WhatsApp Redaksi