Home / HEADLINE

Minggu, 23 Oktober 2016 - 06:24 WIB

Soal Administrasi Kependudukan, Perangkat Desa Diharapkan Tidak Seperti Calo

Joni Martoyo, Kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Tuban saat ditemui diruangannya

Joni Martoyo, Kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Tuban saat ditemui diruangannya

Desa Merdeka – Tuban : Maraknya isu pungli yang beredar ditengah masyarakat ternyata menjadi perhatian oleh berbagai pihak. Terkait pelayanan, Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disducapil) Tuban memastikan bahwa pelayanan yang diberikan ke masyarakat sudah sesuai aturan dan prosedur yang ada.

Kepala Disdukcapil Tuban Joni Martoyo saat ditemui suarajatimpost.com, Jum’at (21/10) menyampaikan sesuai amanah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang termaksud dalam pasal 79 huruf (A) yang menyebutkan bahwa “Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya”.

Yang dimaksud dengan pengurusan dan penerbitan meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data. Lanjut Joni, untuk menjaga kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka ditetapkan juga aturan pidana bagi yang melakukan pelanggaran dalam arti masih melakukan pungutan terhadap pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan.

Baca Juga :  Resto bergaya kerajaan Majapahit Kuno

Hal ini diatur secara khusus dalam pasal 95 huruf (B) yang berbunyi: “Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf (A) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.

Kemudian mengenai isu dimasyarakat desa khususnya bahwa membuat dokumen kependudukan dimasing-masing wilayah desa biayanya bervariatif pihaknya menampik bahwa itu bukan biaya penerbitan. Dimungkinkan itu ongkos ganti bensin kepada perangkat desa yang melayani. Dia menegaskan sepanjang itu diurus sendiri oleh pihak pemohon dan datang langsung ke kantor Dukcapil dijamin Gratis sesuai amanah UU administrasi kependudukan.

Kepala Dinas yang juga Dosen ini lebih lanjut menjelaskan, bahwa perangkat desa yang secara langsung berhadapan dengan warga harus bijak menyampaikan aturan-aturan sebenarnya, sehingga biar tak ada kesan bahwa seolah perangkat desa itu seperti calo. “Perangkat Desa jangan seperti calo, tugasnya memberikan pelayanan terbaik buat masyarakatnya, sehingga ketika dipermudah pelayanan tentunya warga akan senang,” imbuhnya.

Baca Juga :  Tahun ini, Terbuka Lowongan 18.000 Pendamping Dana Desa

Dia berharap, dalam penyusunan APBDes yang ketentuannya sudah dijelaskan dalam UU Desa No 06 Tahun 2014, untuk administrasi kependudukan itu juga difikirkan guna memperlancar operator siak (OPSI) maupun kaur pemerintahan atau yang membidanginya, sehingga itu diharapkan akan menambah kinerja pemegang hal yang dimaksud.

Karena selama ini yang berjalan untuk OPSI setiap bulannya mendapat biaya operasional senilai seratus ribu rupiah dari Dukcapil. “Cobalah itu juga diperhatikan, lagi pula ketika itu berjalan dengan baik yang kena baiknya pun juga kepala desanya, toh kalau mau maju lagi akan mempermudah jalannya,” paparnya dengan nada santai. (suarajatimpost.com)

Foto: Joni Martoyo, Kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Tuban saat ditemui diruangannya | suarajatimpost.com/dok

Share :

Baca Juga

HEADLINE

LKP : Golkar Diprediksi Menang Pileg, Kalah Pilpres

HEADLINE

Departemen Pertanian: Flu Burung Kembali Muncul di Indonesia

HEADLINE

Ada Aturan Baru, Pencairan Dana Desa Terancam Molor

DAERAH & DESA

Babinsa melaksanakan Kegiatan Wawasan Kebangsaan

HEADLINE

Warga Sumbar Diusir Bule dari Pulau Kampung Sendiri

HEADLINE

Menteri Disurati Pengembalian Nama Zawiyah Cot Kala

HEADLINE

Memadukan Pembangunan Desa

HEADLINE

Marwan Kukuhkan 278 BUMDes di Parigi Moutong
WhatsApp WhatsApp Redaksi