Home / HEADLINE

Sabtu, 7 Februari 2015 - 01:03 WIB

Ribuan Buruh FSPMI Demo di Bundaran Hotel Indonesia

Desa Merdeka – Jakarta : Jum’at (6/2) di Bundaran Hotel Indonesia pukul 10 pagi sekitar 25 ribuan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ( FSPMI )se Jabodetabeka ,Subang dan Cimahi merayakan hari ulang tahunnya yang ke 16 dan melanjutkan kembali perjuangan dengan melakukan Long March dari Bundaran HI menuju Istana Presiden dan akan berakhir di gedung KPK Kuningan .

Aksi serupa juga dilakukan di 12 Provinsi mulai NAD,Sum Ut,Kepri,Lampung,Banten,Jawa Barat,Jawa Tengah,Jawa Timur,Sul Sel ,Gorontalo,Sul Ut depan Kantor Gubernur/DPR D

Aksi kali ini sebagai bentuk peringatan atas pemerintahan Joko Wi yang dalam 100 hari pertama belum juga memberikan perhatian pada kaum buruh dan bahkan ada indikasi akan makin membuat kehidupan kaum buruh dan rakyat makin menderita hal ini bisa di lihat dari pengurangan subsidi BBM yang pengalihannya tidak jelas dan terkesan hanya mencari popularitas pribadi dengan dipaksakan dikeluarkannya 3 Kartu dimana salah satunya adalah Kartu Indonesia Sehat ( KIS ) bukan menambah anggaran PBI yang sudah jelas diamanatkan oleh UU 24/2011 tentang BPJS dan pemenuhan anggaran kesehatan 5 % APBN yang diamanatkan UU 36 /2009 tentang Kesehatan .

Baca Juga :  Jokowi Target Proyek Ring Road Danau Toba Tuntas 2019

Hal lain terkait Upah belum ada perbaikan signifikan dari Upah Minimum yang masih jauh dari negara Asean lain seperti Thailand,Philipina,Malaysia yang upahnya jauh diatas Rp ,3 Juta /bulan padahal akhir tahun ini Masyarakat Ekonomi Asean ( MEA 2015) dimana sepatutnya negara memberikan perlindungan atas Pekerjaan, Upah dan Jaminan Sosial (Jaminan Kesehatan &,Pensiun Wajib buruh Formal ) agar bisa meningkatkan Produktivitas dan harga diri bangsa bukan mengundang investor dengan propaganda Upah Murah dan SDM yang bisa diexploitasi untuk keuntungan para investor asing dan dalam negri .

Hal lain yang terus berlarut adalah Kriminalisasi atas Pimpinan Komite Pemberantas Korupsi (KPK ) sebagai lembaga yang makin di percaya rakyat dalam memberantas Tindak Korupsi yang belum juga berkurang walau refornasi sudah mendekati 17 tahun tapi belum juga reda para pejabat melakukan Korupsi yang sangat merugikan Rakyat.Kasus Kriminalisasi Pemimpin KPK adalah upaya jahat untuk melindungi para Koruptor dari jeratan hukum .Buruh dengan tegas mendukung gerakan Anti-Korupsi dan akan menjadi garda terdepan menyelamatkan KPK sebagai institusi yang makin di percaya Rakyat .

Baca Juga :  Bermodal RPJMdes dan RKPdes, Desa Bisa Dapat Rp 1,4 Miliar

Terkait hal- hal diatas FSPMI mengeluarkan beberapa sikap dan pernyataan serta Buruh menuntut dan mendesak agar Presiden Joko Wi dan jajaran Kabinetnya untuk:

1.Menjalankan Upah layak

a.Merubah Komponen KHL dari 60 jadi 84item paling lambat akhir Februari 2015
b.Menolak kenaikan upah tiap lima tahun yang diusulkan Mentri Perindustian

2.JAMINAN SOSIAL
a.Sahkan RPP Pensiun dengan manfaat 75%upah terakhir& iuran,15%agar Jaminan Pensiun Buruh Formal bisa berjalan pada 1Juli 2015
b.Anggaran Jaminan Kesehata untuk PBI dinaikkan 30 Trilyun ,dan penuhi 5%,APBN untuk Kesehatan sebagai Hak Rakyat.
c.Hapus Sistem INA-CBGs dan pastikan pelayanan bebas biaya.

3.,Hapus Outourcing khususnya di BUMN dan rubah statusnya jadi Pekerja Pekerja Tetap dan Penjarakan Pengusaha yang gunakan Pekerja Outsourcing diluar aturan

4.Tolak Penghapusan HAK MOGOK dari Konvensi ILO no 87&,98

5.SAVE KPK Tolak Kriminalisasi Pimpinan KPK
Buruh akan terus BerJuang untuk Rakyat dan dukung KPK.

Share :

Baca Juga

HEADLINE

IAEI Akan Bentuk KSP Syariah di 72 Ribu Desa

HEADLINE

Transmigrasi Optimalkan Potensi Unggulan Daerah
Suryokotjo

HEADLINE

TV Desa Siap Menjadi Bagian Desa Cegah Narkoba
Anna Mesloy

HEADLINE

Anna Mesloy : Cagub Maluku Jangan Bodohi Rakyat

HEADLINE

Peluncuran Sekolah Desa Oleh Menteri Desa

HEADLINE

2015, Rp 46,9 T Dana Desa Digulirkan ke 74.754 Desa

HEADLINE

Menristek Dikti Kagumi Kapal Paralon Buatan Pekalongan

HEADLINE

Mensos kunjungi desa sejahtera mandiri di Jember
WhatsApp WhatsApp Redaksi