Home / HEADLINE

Sabtu, 20 Februari 2016 - 21:19 WIB

Pukul Mundur Freeport McMoran

Desa Merdeka – Kertomulyo  : Berapakah cadangan emas Freeport Indonesia di Papua? Atau dalam pertanyaan yang lebih luas, berapa jumlah emas yang masih terdapat di dalam kandungan Bumi Cendrawasih tersebut? Demikianlah pertanyaan yang setiap hari menggelayut di kepala bangsa Indonesia. Sebenarnya Freeport Indonesia bukanlah isu baru, anak usaha Freeport McMoran tersebut sudah meletakkan batu pondasi mereka sejak UU PMA 1967.

Selama itu pula kabar dan isu tentang Freeport menjadi bisik-bisik yang berantai khususnya di kalangan aktivis, pengusaha dan juga politisi tingkat pusat. Kabar tentang banyaknya emas Indonesia yang dibawa oleh kapal-kapal ke luar negeri menjadi pembahasan yang tiada habisnya, termasuk isu tentang tanah adat dan juga pelanggaran terhadap UUD 45 pasal 33 khusunya ayat 2 dan 3. Terkadang isu itu meledak di media namun juga lebih sering menjadi bisik-bisik tetangga di kalangan pemerhati tambang.

Ahir-ahir ini, kita memiliki momentum untuk memolototin apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Berawal dari Papa Minta Saham, masyarakat Indonesia kembali disuguhi hidangan pahit bahwa segelintir orang kaya menikmati hasil bumi Indonesia tanpa memikirkan bahwa hak di Papua diperoleh oleh Negara yang dijamin oleh Konstitusi dan adanya Konstitusi karena adanya rakyat. Berapa banyak yang sudah diambil oleh Freeport Indonesia kurun waktu 1967-2015 (berdasarkan kontrak karya berahir di 2021), kita sudah sulit menghitungnya.

Satu sisi mungkin ilmu untuk menghitung kandungan emas, tembaga, dan perak tersebut memang sulit diperoleh. Ilmu itu hanya bisa diaplikasikan oleh para ahli bidang geologist dan juga pertambangan, sisi lain (sisi yang lebih sederhana) karena sudah saking banyaknya. Berapa sisanya? Sebuah pertanyaan yang seharusnya segera dijawab oleh bangsa Indonesia, karena jika tidak, kita tidak dapat segera menentukan sikap kita terkait perpanjangan kontrak karya yang sedang terus gencar dilobikan oleh pihak Freeport.

Sebagaimana yang yang kita tahu bahwa perundingan mengenai perpanjangan baru bisa dilakukan 2019, akan tetapi perpanjangan itu bisa saja dilakukan lebih cepat jika lobi ke pihak yang berwenang memperoleh hasil positif untuk Freeport. Hal ini terbukti pada KK pertama yang berusia 30 tahun kurun waktu 1967-1997, dengan sekian manuver dan untuk menjaga kepentingan tambang jangka panjang mereka, 1991 Freeport mendapat perpanjangan sampe 30 tahun berikutnya yaitu 2021.

Mengarah ke tahun 2021, Freeport masih punya waktu 6 tahun untuk melakukan eksplorasi di bumi Cendrawasih begitu juga kita, memiliki waktu 6 tahun untuk segera menentukan sikap. Melepaskan kembali gudang emas hasil operasi Trikora kepada Freeport Indonesia (Freeport McMoran), atau berusaha dan belajar mematangkan ilmu anak Negeri selama 6 tahun untuk mengelola sendiri daya kehidupan dari perut pertiwi Cendrawasih. Berbagai data berseliweran, seperti yang pernah di-celetukkan oleh Menko Maritim dan Sumber Daya, bahwa cadangan emas yang dimiliki Freeport Indonesia di Papua mancapai 16 juta Ton.

Tidak butuh waktu lama untuk Kementerian ESDM menjawab hal tersebut, kemeterian ESDM mengklaim bahwa jumlah cadangan emas Freeport Indonesia di Papua berkisar 1.800 Ton. Data terahir diklaim tidah jauh berbeda dengan data Freeport Indonesia per 31 Desember 2014 yang menyatakan bahwa cadangan Freeport Indonesia di Papua senilai 2,27 miliar ton bijih,dengan prosentase 1,02% tembaga, 0,83 gram/ton emas, dan 4,32 gram/ton perak. Data ini yang dianggap valid karena data tersebut menjadi ukuran jaminan Freeport Indonesia dalam mengajukan pinjaman ke bank. Entah yang benar yang mana (16 juta atau 1.800 Ton), yang jelas jumlah itu tetaplah jumlah yang cukup besar. Karena meskipun kita ambil angka kecilnya yaitu 1.800 Ton, jika kita kalikan dengan harga emas sekarang (berkisar Rp. 549.000/gr) maka secara kasar nilai itu berkisar di angka 988 Triliun.

Baca Juga :  Berikan Pendapatmu Tentang RUU Desa

Dengan angka perkiraan sebesar itu, maka berapapun ongkos operasionalnya, berapapun uang kita untuk membayar ahli, menyewa kapal, mengopersionalkan mesin, membeli bor dan segala macamnya, merupakan sebuah harga yang pantas untuk kita bayar demi mendulang emas di Negeri sendiri. Dasar Hukum dan Permasalahannya Tonggak awal berdirinya Freeport secara hukum adalah dikeluarkannya UU No I/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan dari itu muncullah UU No 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Kurun waktu 1967-1991 perusahaan yang menambang di Papua masih atas nama Freeport Incorporate, sampai dengan 1991 bersamaan dengan perjanjian aquo atas nama perusahaan berganti menjadi Freeport Indonesia.

Setelah 1991 (sampai sekarang) Freeport Indonesia menggunakan akta notaris No 102 tanggal 26 Desember 1991, surat keputusan Menteri Kehakiman nomor c2-8171.HT.01.01.TH.91 tanggal 27 Desember 1991 yang berarti tunduk dan patuh pada semua ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Pada saat ini terjadi permasalah hukum yang cukup mendasar pada dasar hukum beroperasinya Freeport Indonesia yaitu keluarnya UU N0 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa dalam perihal “Menimbang” huruf  C dengan jelas disebutkan sebagai berikut: “Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan”, yang berati bahwa UU No 4/2009 menjadi koreksi terhadap UU No 11/1967. Di dalam Pasal 169 UU Minerba memerintahkan, kontrak karya disesuaikan dengan UU Minerba selambat-lambatnya satu tahun sejak UU Minerba diundangkan. Dengan demikian, renegosiasi pertambangan adalah salah satu MANDAT dari UU Minerba. Semestinya renegosiasi kontrak karya Freeport sudah selesai pada tanggal 12 Januari 2010 lalu.

Dengan terulurnya waktu hingga saat ini, maka yang sangat dirugikan adalah Negara yang sebenarnya bisa mendapatkan Hak dan Wewenang sesuai UU Minerba. Selain itu untuk bisa melanjutkan kontrak operasi tambang di Indonesia, PT Freeport harus memenuhi syarat sesuai undang-undang (UU) No 4/2009, yakni mengubah jenis kontrak usaha (Kontrak Karya) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan menyepakati poin-poin renegosiasi. Poin-poin renegosiasi inilah yang membuat semuanya seolah menjadi seperti “Negeri Para Mafioso” yang menjadikan hukum hanya sekedar dantal kepentingan pribadi. Saking uletnya poin renegoisasi seperti kinerja perusahaan, kewajiban smelter, royalti dan lain sebagainya membuat mandat dari UU Minerba menjadi terabaikan.

Baca Juga :  Bimbinglah Mereka Sebelum Umur 20 th

Padahal jika pemerintah secara tegas menerakan UU Minerba, maka saat ini status pemerintah sudah sebagai Pemberi Izin. dengan demikian standing position kita menjadi lebih kuat untuk kemudian lebih maju lagi mengambil langkah dalam rangka mengamankan aset bangsa demi hajat hidup orang banyak. Lebih dari itu semua apabila kita kembalikan ke dasar yang lebih mendasar yaitu UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 2 dan 3 (yang secara eksplisit disebutkan dalam perihal “Mengingat” dalam UU Minerba bersama pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20), maka kita akan dengan mudah mengeluarkan pendapat bahwa apa yang berlaku dalam kasus freeport belumlah sesuai amanat UUD tersebut.

Dalam hal ini tentunya poin belum sesuai amanah terarahkan kepada Pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang, sedangkan pengusaha dari dulu kita tahu akan berjalan dengan cara apapun demi kepentingan usahaya. Beginilah bunyi Pasal 33 ayat (2) dan (3): (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada satu kata yang terdapat dalam kedua ayat tersebut yaitu “dikuasai” dengan subyek Negara dan mengarah kepada: Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta  Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Dalam hal ini Negara benar-benar menguasai sepenuhnya apa yang ada di dalam perut bumi NKRI termasuk yang telah, sedang dan akan  ditambang oleh freeport hingga tahun 2021 atau bahkan 2041.

Apakah makna dari “menguasai” cukup dengan royalti 1 – 3,75%, menerima pajak, CSR, Beasiswa dan lain sebagainya sedang pada saat yang sama kita menanggung kerusakan lingkungan, habitat, dan juga hutan. Bagaimana jika kata “menguasai” kita kembalikan ke makna aslinya yaitu “memiliki”, maka kita yang membayar karyawan, memberikan beasiswa, menyumbang devisa besar untuk Negara melalui pajak, mengatur lingkungan dan masyarakat sekitar dengan baik, dan kita tidak perlu membayar royalti karena kita sendiri yang memilikinya. Sanggupkah bangsa kita? Ada waktu enam tahun untuk maju ke medan pertarungan, sebelum mereka akan dengan langkah sombong melambai-lambaikan perpanjangan kontrak 2X10 Tahun. Para pemuda bangsa ini akan menjadi kakek, pada saat itu mereka akan melihat pemandangan mengerikan , hutan kita semakin rusak, alam kita semakin padat oleh limbah, tanah kita semakin tidak bisa digarap.

Ada waktu enam tahun untuk maju ke medan pertarungan, sebelum tahun 2041 kelak kita baru sadar bahwa selama 74 tahun (1967-2041) emas kita dikirim ke Fort Knox, menjadi cadangan terbesar The Fed, dan The Fed (dengan cadangan itu) menciptakan US$ yang membenamkan Rupiah kita sedalam (kurang lebih) 13.500 pips untuk saat ini. Bagaimana jika skenario itu kita yang jalankan, kita kuasai freeport dengan jalan apapun, mengambil emas dan menjadikannya cadangan untuk BI dan secara langsung akan menjadi penyokong Rupiah. Apa yang terjadi jika ini dilaksanakan? Mungkin hal ini yang tidak mereka inginkan. Kembali, sangupkah bangsa kita?

Kertomulyo Trangkil Pati syaifudinanwar24@gmail.com

Share :

Baca Juga

HEADLINE

Rapat Dana Desa, Keuchik Pingsan

HEADLINE

Dijatah Anggaran Rp.198 M, Menpora Janji Maksimalkan Lapangan Desa

HEADLINE

Desa Adat Mengepung Perairan dan Daratan ; Tolak Reklamasi Teluk Benoa

DAERAH & DESA

BPBD Salurkan Bantuan Emergency Bagi Warga Mauliru
Ketua Sinode GPM

HEADLINE

Ketua Sinode GPM Sampaikan Aspirasi Rakyat Maluku kepada Staf Menko Kemaritiman RI

HEADLINE

PEDULI: domain semua pihak “Catatan Pasca Banjir Kota Minyak”

HEADLINE

Raskin Diselewengkan Merata di Semua Desa
Kemenko PMK, I Nyoman Shuida

HEADLINE

Rakor dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan tahun 2017
WhatsApp WhatsApp Redaksi