Home / SIARAN PERS

Rabu, 11 September 2019 - 03:59 WIB

Permendesa Musyawarah Desa Segera Direvisi

Desa Merdeka – Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tengah menggodok rancangan perubahan Peraturan Menteri Desa No. 2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa.

Hal itu diketahui saat digelarnya workshop finalisasi terkait perubahan peraturan tersebut di Park Hotel Jakarta yang digelar sejak minggu (8/9) lalu oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT.

Dirjen PPMD Taufik Madjid mengatakan bahwa program dana desa harus diperuntukkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat yang dalam pengelolaannya melibatkan seluruh masyarakat melalui musyawarah desa.

Baca Juga :  William Yani, SH., CLA: Kehalusan wayang membuat Islam berkembang di Indonesia tanpa kekerasan dan konflik

“Dana desa itu harus tepat sasaran untuk mensejahterakan masyarakat yang ada didesa. Perlu adanya suatu keputusan didalam musyarawah desa untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” kata Taufik saat membuka workshop pada Selasa (10/9).

Oleh karena itu, Ditjen PPMD Kemendes PDTT melakukan harmonisasi rancangan perubahan Peraturan Menteri Desa No. 2 tahun 2015 untuk meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa maka perlu kita masukan dalam permen perubahan ini,” katanya.

Sementara itu, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I dari Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bunyamin mengatakan bahwa Kemenkumham akan mendukung program dari Kemendes PDTT.

Baca Juga :  Dr. Suparnyo SH. MS Dilantik Menjadi Rektor UMK Periode 2016-2020

“Terkait dalam rancangan perubahan peraturan Permendesa ini, kami akan lakukan pengharmonisasian yang merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kami lakukan pengharmonisasian agar produk hukum yang dikeluarkan Kemendes PDTT Harmonis,” katanya.

Dalam workshop yang dibuka oleh Dirjen PPMD ini dihadiri oleh perwakilan dari Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perwakilan Kades, perwakilan Badan Pemusyawaratan Desa dan pegiat desa serta sejumlah pihak terkait.

Share :

Baca Juga

SIARAN PERS

Rektor UMK Dr. Suparnyo SH. MS. Lepas Tim Debat Konstitusi

SIARAN PERS

Aktor Yunani menyalakan Obor Olympiade Musim Dingin.

SIARAN PERS

Swasembada Masih Di Angan-Angan, Kedaulatan Pangan Di Persimpangan Jalan

SIARAN PERS

UMK – Kopertis VI Gelar Pelatihan Applied Approach

SIARAN PERS

Aqua Kenalkan Budaya Sehat dan Aman
Al-Mawaddah

SIARAN PERS

Mahasiswa dari 14 Negara Kunjungi Al-Mawaddah

SIARAN PERS

Peserta KMD PGSD UMK Lakukan Tepuk Pramuka Terlama

SIARAN PERS

Warga Desa Glandang, Tuding Kades Lakukan Penyimpangan
WhatsApp WhatsApp Redaksi