Home / HEADLINE / PUSAT

Jumat, 1 April 2016 - 12:13 WIB

Perbedaan Pendamping Desa dan Eks PNPM Menurut Kemendes

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Erani Yustika (kiri) didampingi Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT Taufik Madjid memberikan keterangan pers terkait mekanisme rekrutmen pendamping desa di Jakarta, Rabu (30/3/2016). Erani menjelaskan bahwa program PNPM Mandiri Perdesaan telah resmi berakhir sejak Tanggal 31 Desember 2014, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Nomor: 100/1694/SJ dan Nomor: 01/BA/M-DPDTT/IV/2015 yang ditanda tangani Kemendagri dan Kemendes PDTT. Dengan begitu, secara otomatis kontrak pendamping PNPM juga telah berakhir. Namun dalam rangka mengisi kekosongan pendampingan dana desa yang telah disalurkan, Kemendes PDTT berinisiatif mengaktifkan kembali eks PNPM untuk menjadi pendamping desa hingga perekrutan pendamping desa selesai. Adapun kontrak tersebut berakhir hingga 31 Maret 2016.

Desa merdeka – JAKARTA : Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Ahmad Erani Yustika mengungkapkan, Fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang saat ini dikenal dengan eks PNPM, dan Pendamping Desa, berbeda.

Baca Juga :  Aksi Massa Menyoal Politisasi Pendamping Desa Digelar di Silang Monas

“Programnya saja sudah berbeda, otomatis mandat dan karakternya pun berbeda. Dan perbedaannya sangat kontras,” ujarnya, di Jakarta, Jum’at (1/4/2016).

Baca Juga :  Warga Molen Berjanji 100 Persen Untuk PANTAS

Erani menjelaskan, pada program PNPM pendamping memainkan fungsi sentral sebagai pengendali proyek.

Sedangkan dalam program pendampingan desa, pendamping hanya berfungsi sebagai fasilitator untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat.

“Sekarang, tidak ada intervensi pemerintah. Kementerian Desa, Pembangunana Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) hanya memberikan rambu-rambu seperti Permen Program dan Kegiatan, sepenuhnya kewenangan desa,” kata Erani.

“Tepat di sisi inilah fungsi pendamping desa berbeda dengan masa PNPM,” tambahnya.

Menurutnya, Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa sama sekali tidak memuat nomenklatur tentang Pendamping Desa eks PNPM.

Share :

Baca Juga

DAERAH & DESA

Dana desa terlambat, bupati & walikota harus ditindak
Marwan Jafar

HEADLINE

Kemendes PDTT Kembangkan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa

HEADLINE

Kemendes Gandeng BPKP Awasi Penggunaan Dana Desa

HEADLINE

Bisa Pacu Prajurit Yang Sedang TMMD, Kasad Singgah di Masjid Agung Demak

HEADLINE

Mimpi Untuk Indonesiaku

DAERAH & DESA

50 Sarjana Muda Diajak Mengajar di Pelosok Desa Banyuwangi
Penantang Tangguh Cangkul Impor Tiongkok dari Dalam Negeri

HEADLINE

Penantang Tangguh Cangkul Impor Tiongkok dari Dalam Negeri

HEADLINE

Menteri Marwan Semprot Bupati Kampar
WhatsApp WhatsApp Redaksi