Home / DAERAH & DESA

Kamis, 29 September 2016 - 06:57 WIB

Pemda MBD Kembali Ukur Tanah 350 ha, Keluarga di Intimidasi

Desa Merdeka – Ambon : Kasus Pembongkaran Fondasi-Fondasi rumah tanggal 14 September 2016 di Petuanan Negeri Toinaman Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Provinsi Maluku tidak diterima oleh Ahli Waris Petuanan Toinaman. Tidak diterimanya perlakuan Pemerintah Kabupaten MBD yang mengarahkan Satpol PP yang diback up oleh para aparat keamanan sehingga menimbulkan kemarahan dari anggota masyarakat yang berada di lokasi saat itu. Dengan tidak diterimanya perlakukan tersebut, membuat Bupati dan stafnya kembali membuat pertemuan dengan Keluarga besar Toinaman bersama ahli waris tanggal 23/9/20016,dan kembali mengukur luas tanah yang diberikan oleh ahli Warisnya.

Hal demikian dijelaskan oleh Bapa Izak Alexander LICO melalui sambungan telephon saat anaknya Ethel Lico yang menemui contributor Desa Merdeka ( 27 / 9/2016). Menurut Pa Izak yang dianggap tertua dalam keluarga ahli waris, bahwa pertemuan dengan Pemda MBD ada kesepakatan bahwa untuk ukuran 350 ha harus dari titk Nol pada saat peletakan batu pertama oleh mantan Gubernur Alberth Ralahalu. Dan Menurutnya kalau ukuran yang sudah diberikan itu kalau diukur oleh Pemda MBD bilamana sudah tidak mencukupi tidak perlu ditambah lagi. Dan bila pengukuran itu lebih dari 350 ha kelebihannya harus dikembalikan. Ternyata pada hari itu juga diukur 350 ha tidak termasuk dalam areal pembongkaran yang dilakukan tanggal 14 September 2016.

Dari Kesepakatan keluarga dari 350 ha itu tidak boleh menyentuh bibir /tepi pantai laut,karena 200 m dari bibir pantai tidak boleh diganggu. Dirinya sangat tau pengukuran tersebut, sebab dirinya adalah mantan Kepala Desa dan Ketua Latupati tetapi juga bertahun tahun penanggung jawab Majelis Jemaat di Werwaru, tetapi juga marga Lico adalah kepala mata rumah dari keluarga ahli waris. Pengukuran hari itu tidak dilanjutkan keseluruhan karena dihentikan saat tiba dibundaran kantor Bupati. Sebagai seorang mntan Ketua Latupaty dirinya mencurigai ada scenario apa lagi untuk mengambil tanah ahli warisnya.

Baca Juga :  Wawancara 'Kemiskinan Maluku karena Miskin Infra Struktur Dasar Ekonomi'

Menurutnya Petuanan Toinaman yang dimiliki ahli Waris Sah ini selalu mendapat gangguan dari pihak desa Wakarlely. Walaupun desa Wakarlely ini tidak berbatasan dengan Toinaman. Hal tersebut sudah pernah digugat oleh Desa Wakarlely ,terlihat dalam penyelesaian sengketa yang dibuat Negeri Wakarlely tapi kesaksian dari desa-desa yang lain sudah dijelaskan dalam surat kepala Kecamatan Serwaru No : Agr.1076/7/11 tanggal 14 November tahun 1973 dengan Pokok : Penyelesaian sengketa tanah dan meti. Surat tersebut ditujukan kepada Dan Sektor kepolisian 2012-5 Serwaru,serta Dan Puterpra 1503-07 Serwaru, yang tembusannya disampaikan kepada: Badan Saniri Negeri Wakarleli d/p .Pemerintah Negeri di Wakarleli, Badan Saniri Kaiwatu d/p. Pemerintah Negeri di Kaiwatu,Pemerintah Negeri Laitutun, Pemerintah Negeri Patti di Patti, Ahli Waris daerah petuanan bekas Negeri Toinamang (I.A.Lico,Y.Saknosiwy,F.H.C.Poorow) d/p.F.H.C.Pooroe. Dan Surat Keterangan yang sudah ditanda tangani bersama Pemerintah Negeri Wakarlely tanggal 31 januari 1976 yang mengembalikan tanah kepada Toinaman.

Dikatakan lebih lanjut, kami ahli waris sah berdasarkan surat nomor : Agr.1076/7/11 tanggal 14 November 1973 telah telah menyatakan sikap tegas kepada Camat Moa yang diduga bermain dengan Pemerintah wakarleli untuk mengambil hak-hak ahli waris Negeri Toinaman,tetapi kami menjawab permainan itu dengan surat tanggal 03 Juni 2016 dengan perihal : Menolak Pelaksanaan Sidang Adat Penyelesaian Sengketa hak Ulayat yang ditujukan kepada ,Camat Moa di Moa yang ditanda tangani Ahli waris Petuanan Bekas Negeri Toinaman Bersama Turunan anak-anak Negeri dan Keluarga Bekas Negeri Toinaman yang berjumlah 40 orang dengan tanda tangan yang tembusannya disampaikan ke 32 Lembaga mulai dari Presiden dengan lembaga Negera ditingkat Pusat ,Provinsi,kabupaten ,kecamatan sampai didesa Wakarleli.

Diduga akibat dari Kepentingan Kabupaten MBD dan Kecamatan yang selama ini tidak tercapai kepentingannya,maka Anak-Anak Ahli Waris Toinaman yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negera di Kabupaten MBD digeser dari berbagai jabatan sebagai pola intimidasi keluarga kami.

Baca Juga :  Beroperasi Juli 2018, Palembang Jadi Kota Pertama yang Memiliki LRT

Terintimidasi yang dibuat seperti, Saudara RONY MILTON,SE yang bertugas di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten MBD dimutasikan sebagai Tata Usaha pada SMP Negeri 1 Atap Arnau Kecamatan Wetar dengan surat Bupati MBD Barnabas Orno Nomor :824.3-05-Tahun 2016 tanggal 09-06-2016.Demikian juga suami Hary I. Usmany ,S.Pi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kantor Bupati Kab.MBD dipindahkan dengan SK Bupati barnabas Orno ,N0mor : 821.3-01-Tahun 2016 tanggal 16-06-2016 sebagai tata Usaha pada SD Kristen IImamahu Kecamatan Wetar Barat Kab.BD . Sedangkan istrinya Joice Yohana W.LikKo,S.Pd kepala SMP Tiakur Kecamatan oa Kabupaten MBD dipindahkan dengan SK Bupati Barnabas Orno Nomor : 821.4-03-Tahun 2016 Tanggal 16-06-2016 Sebagai Guru Madya pada SP Kristen Ilway Kecamatan Wetar Timur Kabupaten Maluku barat Daya.

Akibat SK Bupati BO demikian maka Suaminya Joice Likko di Kecamatan Wetar Barat, dan istrinya Joice Likko di Wetar Timur yang jaraknya sangat jauh dan kesulitan transportasi untuk dijangkau sebagai suami istri yang sudah mempunyai anak-anak. Pola Pemisahan ini tidak manusiawi gara-gara Hak-Hak Warisan Toinaman yang menjadi sasaran Bupati MBD dengan kroni-kroninya.

Dirinya sebagai mantan Ketua Latupati yang juga sebagai Orang tua dari anak-anak serta tua–tua Toinaman merasa keluarga kami terintimidasi oleh Bupati MBD,sementara kami ahli waris telah menyerahkan 350 ha (2000x 1750 M2) kepada Pemerintah Kabupaten MBD hasil dengar pendapat dengan Komisi A DPRD MBD pada Sabtu tanggal 9 November 2013 untuk membangun Kota Kabupaten Tiakur dengan surat yang ditanda tangani dengan metrai bersama saksi dan diketahui Kepala Kecamatan MOA. Akhir dari percakapan itu dikatakan keluarga akan siapkan kuasa Hukum bp S.Waileruny SH,M.Si untuk menangani kasus-kasus di Toinaman (28/9/2016/*Chris).

Share :

Baca Juga

DAERAH & DESA

Gunung Agung Keluarkan Asap Pekat Sore ini
BUPATI MBD BO

DAERAH & DESA

BUPATI MBD BO HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEJAHATAN DIWILAYAH MBD

DAERAH & DESA

Pemerintah Berencana Pindahkan 224 Kampung Asmat

DAERAH & DESA

Cave Tubing Kalisuci di Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, DIY ditutup

DAERAH & DESA

Banyak daerah belum cairkan Dana Desa

DAERAH & DESA

Desa Unik Warganya Takut Tidur Pakai Kasur

DAERAH & DESA

PEMERINTAH PUSAT AKUI KAB. MBD DAN KAB. MTB BAGIAN NKRI HANYA KARENA BLOK MASELA.

DAERAH & DESA

Kapolres Lebak Turun Tangan Usut Motif Penyerangan Polsek Bayah
WhatsApp WhatsApp Redaksi