Home / HEADLINE / SIARAN PERS

Selasa, 1 Mei 2018 - 13:43 WIB

Moeldoko: Rayakan dengan Gembira, Peringati dengan Damai

Desa Merdeka – JAKARTA  : Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan ucapan selamat ‘Hari Buruh’ atau ‘May Day 2018’ kepada para pekerja di Indonesia. Moeldoko juga menyampaikan, agar aksi peringatan Hari Buruh sepanjang 1 Mei 2018 di seluruh Indonesia dapat berlangsung dengan gembira, damai, serta melahirkan kreativitas dan produktivitas tinggi dalam berkarya.

“Selamat Hari Buruh. Salurkan aspirasi dengan gembira dan damai. Mudah-mudahan berbagai proyek infrastruktur segera selesai, sehingga beragam investasi mulai dari pendirian pabrik dan industri hingga investasi di sektor jasa berjalan lebih baik. Dengan demikian, tenaga kerja akan terserap lebih banyak. Para pekerja akan memiliki banyak pilihan untuk menjadi lebih sejahtera hidupnya,” kata Moeldoko, Selasa, 1 Mei 2018.

Baca Juga :  Terungkap sudah terjadinya kelangkaan gas melon di wilayah Jabodetabek

Terkait Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing (TKA) yang menjadi isu dalam berbagai aksi peringatan ‘May Day’ tahun ini, Moeldoko kembali menegaskan bahwa Perpres ini diterbitkan dengan spirit perlindungan tenaga kerja nasional, menyeimbangkan antara kebutuhan investasi asing dan pembukaan kesempatan untuk tenaga kerja dalam negeri.

“Masyarakat sebaiknya memahami secara utuh Perpres ini. Jangan sepotong-potong. Spiritnya justru untuk melindungi tenaga kerja kita,” kata Moeldoko.

Perpres 20/2018 mengatur penyederhanaan proses perizinan dan percepatan pelayanan dalam penggunaan tenaga kerja asing. Namun hal tersebut diimbangi dengan pasal-pasal persyaratan yang dimaksudkan untuk memprioritaskan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan kepastian alih teknologi dan keahlian dari TKA ke tenaga kerja lokal.

Baca Juga :  Berita-Berita Media Berlebihan Tentang MBD Dapat merugikan Rakyat. MBD SIAP MENJADI Provinsi Baru

Selain itu, Perpres ini mempertegas berbagai sanksi atas penyalahgunaan TKA di lapangan. Dalam Perpres yang lama, tidak ada kejelasan sanksi atas pelanggaran itu.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Pepres ini tidak perlu dibawa ke ranah politis, yang bertujuan hanya untuk menyerang pemerintahan Presiden Jokowi. Pemerintah pun terus melakukan sosialisasi dan pelurusan informasi terkait Perpres ini, sehingga Moeldoko memandang tak perlu dibawa ke ranah Pansus DPR dan Uji Materi MA.  (JR-AW)

Share :

Baca Juga

HEADLINE

Cara Mengirim Berkas Lamaran Pendamping Desa 2016

HEADLINE

Homestay Sawahlunto Pelajari Pengelolaan Desa Wisata Pentingsari Sleman Yogyakarta

HEADLINE

Pokja Masyarakat Sipil Untuk Desa Segera Dibentuk
Menaker

HEADLINE

Menaker Apresisi Pemda Limapuluh Kota Lindungi Jamsostek Perangkat Desa

SIARAN PERS

Komunitas Perokok Bijak Kota Bekasi di Deklarasikan

SIARAN PERS

Beramal dengan Mendonorkan Darah itu Luar Biasa

PUSAT

Lahan Transmigrasi untuk Pangan di Musim Pandemi | Konferensi Pers Gus Menteri

HEADLINE

PKB Bantah Politisasi Rekrutmen Pendamping Desa
WhatsApp WhatsApp Redaksi