Home / DAERAH & DESA

Minggu, 10 April 2016 - 10:37 WIB

KEMBALI BALON HUKUM TUA MINUT KELUHKAN TEST UJI KOMPENTENSI MINUT YANG TIDAK OBJEKTIF

Desa Merdeka – Minahasa Utara : Kembali pelaksanaan test uji kompetensi bakal calon Hukum Tua (Kepala Desa) di Minahasa Utara (Minut), menuai kritikan. Sebanyak 254 bakal calon (Balon) kandidat Hukum Tua (Kepala Desa~red), siap bertarung pada pada Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) dengan jumlah pemilih sebanyak 60.323 pemilih yang tersebar di 56 Desa dari 131 desa yang ada di 10 Kecamatan di Minut.

Sebanyak 73 balon Hukum Tua dari 10 desa di 4 Kecamatan di Minut yang merupakan balon Hukum Tua lebih dari 5 orang ikut serta pada saat pelaksanaan test uji kompetensi calon kandidat Hukum Tua oleh Panitia tingkat Kabupaten yang dilaksanakan rabu (6/4) kemarin di atrium Pemkab, Minut. Pelaksanaan kegiatan ini, dibuka oleh Bupati Minut Vonnie A. Panambunan didampingi Wakil Bupati Ir. Jopi Lengkong dan Plt. Kepala BPMPD Sammy Rompis, AP.S.Sos.

“Saya meminta test ini dilakukan dengan baik dan jujur,” pungkas Panambunan dalam sambutannya. Beliau mengapresiasi semangat para balon Hukum Tua yang ingin menjadi pemimpin desa di Minut yang dipimpinnya. Test yang dilaksanakan oleh Akademisi dengan jumlah 45 soal ini pengumumannya akan dilaksanakan pada besok hari setelah pelaksanaan test dan hanya akan diluluskan sebanyak 50 orang balon dan sisanya sebanyak 23 orang balon akan digugurkan.

Proses Pilhut yang rencana awal akan dilaksanakan pada tanggal 20 April 2016 ditunda pelaksanaannya pada tanggal 3 Mei 2016 mendatang, menurut Asisten.1 Pemkab. Minut Ir. Roni Siwi,MSi, bahwa sesuai ketentuan Perbup No 20 Tahun 2016, maka balon di setiap desa ditetapkan maksimal 5 balon kandidat Hukum Tua, “Pendaftaran lebih dari 5 balon, maka para kandidat wajib melalui test uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Panitia tingkat Kabupaten,” tandas Siwi.

Baca Juga :  Ratusan Jabatan Perangkat Desa Kosong, Pemkab Buka Seleksi Terbuka

Siwi menambahkan berkenaan dengan syarat balon, diantaranya pendidikan minimal adalah tamatan SMA/Sederajat dan batas usia tidak ditentukan sepanjang yang bersangkutan dinyatakan sehat oleh rumah sakit yang dirujuk. Hukum Tua yang masih menjabat, wajib mengundurkan diri bila mencalonkan diri, sedangkan pegawai Negeri sipil (PNS) yang ikut maju dalam Pilhut wajib mengajukan cuti. Aturan cuti juga berlaku bagi perangkat desa yang ikut Pilhut, hanya sebatas cuti dari jabatannya,.

Sementara itu, Bupati Minahasa Utara Vonnie A. Panambunan melalui Kepala BKDD Minut Drs. Aldrin Posumah, menolak 40 berkas ASN yang memohon ijin cuti untuk mengikuti Pilhut. Hal ini disebabkan banyak yang bermohon cuti adalah ASN yang berstatus guru, “permohonan mereka ditolak Bupati dengan pertimbangan karena Minut masih butuh tenaga guru,” sebagaimana pernyataan resmi Posumah kali lalu.

Seperti dituturkan salah satu Tim Akademisi FISIP Unsrat Ronnie Gosal MSi bahwa payung hukum terkait seleksi balon kumtua  mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 dan Peraturan bupati (Perbup) dengan tiga kriteria penilaian yang harus mencapai 100 persen, yaitu hasil ujian tertulis dengan bobot 80 persen,Pengalaman di bidang kemasyarakatan 10 persen, dan Strata pendidikan 10 persen. Untuk itu soal kami susun diupayakan semua dimengerti strata pendidikan, mulai dari SMP, SMA, dan Sarjana,” tutup Gosal.

Baca Juga :  Polemik Tanjung Bonang, Perangkat Desa Gelar Aksi Klarifikasi

Salah satu balon Kandidat Hukum Tua asal Desa Tontalete Rokrok Kecamatan Kema, Lidia Pelengkahu,SE. sangat kecewa pada saat pengumuman hasil. Beliau menyatakan bahwa proses penilaian terkesan tidak objektif dan tidak sesuai dengan payung hukum seperti dituturkan Gosal selaku “pakar” akademisi ilmu Pemerintahan Unsrat Manado. Lidia dengan tegas memprotes hasil tes uji kompetensi ini tidak objektif, pasalnya dua prosentase penilaian itu sudah dia miliki sebagai salah satu Perangkat Desa yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi dan tentang 80 persen terakhir Pelengkahu,  Lidia mengaku bahwa soal sudah dijawab dengan baik.

Pelengkahu meminta panitia kabupaten dan panitia tingkat desa dan tim akademisi harus bersikap netral dan memperhatikan aspirasi para peserta serta haruslah objektif dalam melakukan penilaian terlebih khusus berkas para kandidat didesanya, “panitia juga harus memperhatikan persyaratan lain seperti penilaian latar belakang pendidikan, kesehatan dan pengalaman di Pemerintahan Desa temasuk memperhatikan berkas para kandidat yang lolos test. Saya akan mengadu ke pihak Ombudsman Sulawesi Utara berkenan dengan hal ini” tegas Lidia. (FHM/MDC).

 

Share :

Baca Juga

DAERAH & DESA

Dewan Pinta Pendamping Desa Lulusan Teknik Sipil

DAERAH & DESA

Warga Dusun Di Temanggung Akses Internet Gratis

DAERAH & DESA

Bhabinkamtibmas Polsek Sungai Durian laksanakan giat sosialisasi saberpungli

DAERAH & DESA

Pesawat Batik Air Tergelincir di Bandara Rendani Manokwari

DAERAH & DESA

Pesawat Latih Jatuh di Bandara Tunggul Wulung

DAERAH & DESA

Kepala Desa, Bikin Teknologi Tepat Guna dari Dana Desa

DAERAH & DESA

Ratusan Penjaja Air Demo , Tak Bisa Beli Dari Jepara

DAERAH & DESA

Pendamping Dana Desa Banyak yang Mundur
WhatsApp WhatsApp Redaksi