Home / POLITIK & HUKUM

Rabu, 28 Maret 2018 - 12:20 WIB

JASRIADI YANG DITIDUH SEBAGAI PIMPINAN SARACEN DITUNTUT 2 TAHUN PENJARA.

Desa Merdeka – Pekan Baru : Penasehat Hukum Jasriadi, Abdullah Al Katiri, Ketua Umum Ikatan Advokat Muslim Indonesia ( IKAMI), menyatakan, setelah ditunda selama 2 minggu dengan alasan menunggu draft tuntutan yang dibuat oleh Kejaksaan Agung RI, akhirnya JPU Kejaksaan Negeri Pekan Baru membacakan tuntutan terdakwa Jasriadi.

Sidang telah berlangsung tgl 26 Maret 2018, di PN Pekan Baru. Dari 6 pasal alternatif yg didakwakan kepada Jasriadi, JPU hanya mengenakan pasal 30 ayat (1) UU ITE di dalam tuntutannya, yaitu mengakses akun facebook seseorang yg bernama Sri Rahayu tanpa hak (illegal akses).

Padahal dalam kesaksiannya dipersidangan Sri Rahayu menyatakan dengan tegas bahwa Jasriadi dalam mengakses akun Sri Rahayu sudah mendapatkan ijin untuk membuka dan memperbaiki akun facebook yang bersangkutan, dengan cara diberikan password, Copy dan KTP Sri Rahayu.

Baca Juga :  Ojek Online Konsolidasi Internal Perbaiki Mutu Layanan

Adapun alasan Sri Rahayu memberi ijin Terdakwa mengakses akunnya karena akun yang bersangkutan sering dibobol oleh para hacker yang tidak bertanggung jawab. Lagi pula dalam persidangan ahli hukum pidana yg dihadirkan baik oleh pihak terdakwa ( a de Charge), maupun dari pihak JPU dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yg dilakukan oleh Terdakwa krn semua yg dilakukan olehnya dengan ijin dari pemilik akun jadi tidak menenuhi unsur tanpa hak.

Ahli digital forensik dari POLRI dengan tegas juga menyatakan tidak pernah memeriksa/memverifikasi akun facebook milik Sri Rahayu yg dikatakan telah diakses secara illegal oleh Terdakwa, sehinga dalam persidangan pihak JPU tidak dapat menampilkan/mengakses akun facebook milik Sri Rahayu, dan hal ini bertentangan dgn pasal 6 UU ITE no 11 tahun 2008 yang menyatakan bahwa barang bukti akan dapat dikatakan sebagai alat bukti yg sah jika di dalam persidangan dapat diakses, ditampilkan secara utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga :  Mendadak Idrus Marham Getol Bicara Desa 2045, Isunya...

Djudju Purwantoro (Sekjend IKAMI), yg juga sebagai salah seorang Penasehat Hukum Jasriadi, menambahkan apa yg selama ini digembar- gemborkan bahwa Saracen adlah pabrik ujaran kebencian, Hoax, motif Politik dan uang tidak terbukti sama sekali.

Share :

Baca Juga

POLITIK & HUKUM

Tidak Ada Alasan MK Tidak Memberikan Pemohon Yang Dirampas Hak Konstitusional: Komnas HAM Tunggu Permohonan Tertulis

DAERAH & DESA

PDIP Keliru Menempatkan Kadernya menjadi Ketua DPRD Maluku.

POLITIK & HUKUM

Dalami RUU Tax Amnesty, DPR Undang Penegak Hukum

POLITIK & HUKUM

Niko Kili Kili Akan Jadikan Kisar & Tiakor Serambi Maluku

POLITIK & HUKUM

Herman A. Koedoeboen SH,MSi Jabat Inspektur IV Jamwas Kejagung RI

DAERAH & DESA

Tanah Perkebunan PT. Nusa Ina ATM Aketernate digugat.

POLITIK & HUKUM

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) “INSTITUSI HUKUM YANG TIDAK DIKEHENDAKI KEBERADAANNYA”

POLITIK & HUKUM

Teroris Mencoba Meledakan Pengadilan Militer di Samaria.
WhatsApp WhatsApp Redaksi