Home / HEADLINE / PUSAT

Senin, 15 Januari 2018 - 12:05 WIB

Hutan Mangrove di Indonesia hilang dan rusak akibat konversi lahan

Desa Merdeka – Jakarta : SEKITAR 5% atau 175 ribu hektare hutan mangrove di Indonesia hilang dan rusak setiap tahun akibat lahan dikonversi untuk penggunaan lain, hama dan penyakit, pencemaran, serta praktik budi daya tidak berkelanjutan.

Karena itu, kawasan mangrove akan direhabilitasi secara terus menerus minimal 65 ribu hektare (ha) setiap tahun. Pemerintah menargetkan rehabilitasi itu dilakukan hingga 2045.

Dirjen Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hilman Nugroho mengatakan rehabilitasi harus segera dilakukan karena mangrove mempunyai peran dan manfaat secara ekologi dan ekonomi, khususnya bagi masyarakat di kawasan pesisir.

“Mangrove dapat menyerap karbon lima kali lipat dari hutan daratan. Mangrove juga bisa mencegah intrusi air laut ke daratan serta dapat dimanfaatkan untuk wisata alam, pemijahan kepiting dan ikan, penyediaan kayu, serta hasil hutan bukan kayu. Namun, di Indonesia banyak kawasan mangrove yang rusak sehingga harus dipulihkan,” katanya dalam acara penanaman 10 ribu mangrove secara serentak di 10 kota, kemarin. Untuk wilayah Jakarta, penanaman dilakukan di Elang Laut Muara Angke, Jakarta Utara.

Baca Juga :  Sa’duddin : Harus Ada Koordinasi Kemendagri dan Kementrian Desa Untuk Pemberhentian 26.000 Fasilitator PNPM

Berdasarkan data One Map Mangrove, luas ekosistem mangrove di Indonesia ialah 3,5 juta ha, terdiri atas 2,2 juta ha dalam kawasan dan 1,3 juta ha di luar kawasan. Ekosistem mangrove tersebut berada di 257 kabupaten/kota.

Sebagian ekosistem mangrove tersebut telah rusak. Kerusakan dapat menyebabkan perubahan lingkungan yang mendorong peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer dan berdampak pada perubahan iklim.

“Nilai fungsi jasa lingkungan mangrove mencapai 95%. Namun, tanpa ada nilai 5% yang berupa kayu, jasa lingkungan 95% itu tidak akan ada,” ucapnya. Karena itu, kata Hilman, diperlukan reboisasi atau penanaman kembali kawasan mangrove yang telah rusak serta pengelolaan berkelanjutan. Dalam merehabilitasi kawasan mangrove, Kementerian LHK telah menyusun Strategi Nasional Mangrove sebagai upaya mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove yang lestari dan menyejahterakan masyarakat, di antaranya dengan mengoordinasikan BUMN, BUMS, dan BUMD agar dapat menyisihkan minimal 10% dana corporate social responsibility (CSR) untuk kegiatan rehabilitasi mangrove.

Baca Juga :  26 Desa Adat Akan Aksi Besar 20 Maret, TWBI Kebut Amdal Reklamasi

Selain itu, Kementerian LHK melibatkan masyarakat untuk dapat mencapai target yang ditetapkan. “Antisipasi penanaman mangrove secara teknis sudah kita kuasai, tetapi memang ada syarat-syarat yang harus diperhatikan agar mangrove tidak mati, antara lain harus ada lumpur, kadar air cukup, pasang surut air, dan memastikan tidak ada hama,” terang Hilman.

Di Jakarta, kick-off penanaman 10 ribu mangrove juga dihadiri Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi dan Duta Sahabat Anak Perduli Lingkungan Jefri Nichol. Seto menyambut positif kegiatan rehabilitasi mangrove dengan melibatkan anak-anak dan generasi muda. Menurutnya, kegiatan itu dapat memupuk kecintaan pada lingkungan dan warga tergerak melestarikannya.

“Ini kegiatan yang positif melibatkan generasi muda untuk peduli pada lingkungan,” ucapnya.

Sumber : Media Indonesia

Share :

Baca Juga

HEADLINE

Presiden Luncurkan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat

HEADLINE

Dana Desa, Strategi untuk Hidupkan Perekonomian Desa

HEADLINE

17 cara tumbuhkan percaya diri anak

HEADLINE

Ignatius Jonan menargetkan rasio elektrifikasi 2018 bisa melampaui 97,5 persen

HEADLINE

Porsi Dana Desa Makin Jumbo Sebesar Rp 46,9 Triliun

PUSAT

Daerah Keluhkan BPJS dan Pengelolaan Dana Desa
Ketua Sinode GPM

HEADLINE

Ketua Sinode GPM Sampaikan Aspirasi Rakyat Maluku kepada Staf Menko Kemaritiman RI

HEADLINE

Mendesa Resmikan Pompa Air Tenaga Surya
WhatsApp WhatsApp Redaksi