Home / PUSAT

Senin, 6 Oktober 2014 - 07:10 WIB

Gema Indonesia Apresiasi Kementerian Kependudukan Jokowi

Desamerdeka – Jakarta : Langkah politik Presiden Terpilih Jokowi melakukan Transformasi Kelembagaan berupa mengadakan Kementerian Kependudukan/kepala BKKBN yang akan menangani masalah Kependudukan meliputi pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta masalah kemiskinan dan kualitas penduduk yang dalam akhir dekade ini cenderung terabaikan merupakan langkah keberpihakannya terhadap perbaikan kondisi seluruh anak bangsa sekaligus menjawab masalah kependudukan ditanah air, demikian dikatakan Drs. H. Lalu Sudarmadi mantan Sekjen BKKBN yang juga Ketua Bidang Kependudukan & Kesejahteraan Gerakan Masyarakat Indonesia ( Gema Indonesia ) di Jakarta saat diminta tanggapannya atas langkah Jokowi Presiden Terpilih merencanakan sebuah Kementerian Kependudukan dalam Kabinet Pemerintahannya kedepan.

Lebih lanjut Lalu Sudarmadi mengatakan hasil sensus penduduk menunjukkan bahwa selama empat dasawarsa terakhir jumlah penduduk Indonesia terus meningkat dengan pesat. Pada kurun waktu 2000-2010 naik menjadi 1.49. dengan jumlah penduduk sekitar 237 (sensus 2010) dan saat ini sekitar 250 juta jiwa, di tingkat dunia, secara kuantitas penduduk Indonesia tetap merupakan yang terbesar keempat setelah China, India, dan Amerika Serikat. Namun dari kualitas harus ditingkatkan seiring dengan pengendalian kuantitas penduduk. Pembangunan ekonomi tanpa didukung kualitas yang memadai tidak akan berkelanjutan. Sebaliknya, peningkatan kualitas penduduk tidak akan terjadi jika tidak ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas penduduk akan sulit dilaksanakan jika jumlah penduduk semakin besar.

Baca Juga :  BPOM Targetkan 500 Desa Aman Pangan di Indonesia

Berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh the United Nations (UN) pada tahun 2002, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2050 diperkirakan adalah 293 juta jiwa. Namun karena kebijakan kependudukan dan pengendalian angka kelahiran mengendor dalam dekade terakhir ini, maka proyeksi tersebut diperkirakan akan berada di atas jumlah tersebut. Akibatnya beban pemerintah akan semakin berat dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk. Selain masalah jumlah penduduk maka masalah struktur penduduk juga harus diperhatikan. Perubahan struktur umur harus diantisipasi sejak saat ini, oleh karena jika lengah maka Indonesia akan mengalami permasalahan serius dalam hal aging population, tandas Konsultan Kependudukan KB Kerjasama Selatan-Selatan-Badan PBB ( al di Malawi, Tanzania, Zanzibar, Uganda, Myanmar).

Menurut Lalu Sudarmadi Transformasi Kelembagaan (Perubahan struktur, kewenangan, status, fungsi) menempatkan Kependudukan dan Keluarga Berencana berada pada mainstreaming policy yang akan memberi peluang untuk merajut kembali sendi-sendi keberhasilan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) yang memudar dan hampir kehilangan momentumnya, tentu ini harus dibarengi dengan kerja keras luar biasa dan juga perlu membuat prioritas terhadap issues strategik yang harus ditangani seperti : Membangun kembali Komitmen Politik dengan berbagai pihak baik itu Pemerintah, Pusat dan Daerah, termasuk TNI,POLRI, BUMN, Swasta, dan Masyarakat. Komitmen para Pemimpin mulai dari Presiden sampai dengan Kepala Desa; Mengalakkan Kampanye Program, dengan peningkatan cakupan dan efektifitas Advokasi dan KIE (Komunikasi,Informasi,Edukasi). Advokasi dan KIE yang terus menerus, memanfaatkan Multi Media seperti media electronik dan cetak, media luar ruang, media tradisional, serta kampanye keliling denga Mobile Information Unit; Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata; Peningkatan Pemahaman dan kesadaran Remaja Dalam Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Bekeluarga; Pendataan Keluarga sebagai system Pengetasan Kemiskinan; Penyiapan karakter posisit Sejak Dini sebagai Jabaran Revolusi Mental; Petugas Lapangan Keluarga Berencana/PLKB Sebagai Penggerak Kampung Mandiri; dan Menteri Kependudukan harus focus menyiapkan kajian, analisis data, implementasi kebijakan dan evaluasi, sehingga sasaran dan targetnya bisa dicapai.

Baca Juga :  Polisi "Meupep-pep" dan Vios Club Kunjungi Dayah Baitul Arqam

sumber : persrelease@gmail.com

Share :

Baca Juga

HEADLINE

Tahun ini, Terbuka Lowongan 18.000 Pendamping Dana Desa

HEADLINE

Dewan Pers Buat Barcode untuk Melawan Media Massa Palsu

HEADLINE

Ujian Tulis, Pengumuman Tenaga Pendamping Profesional 2016

HEADLINE

Perbedaan Pendamping Desa dan Eks PNPM Menurut Kemendes

HEADLINE

Demi Kesejahteraan, Desa Didorong Jadi Basis Bisnis

PUSAT

KPK Minta DPR Awasi Kementerian Desa

HEADLINE

Jika Terlibat Politik Praktis, Pendamping Desa Diberhentikan

PUSAT

Anggota DPRA : Hasil UN Buruk,Pendidikan Aceh Harus Dievaluasi.
WhatsApp WhatsApp Redaksi