Home / DAERAH & DESA / HEADLINE

Sabtu, 7 Januari 2017 - 16:55 WIB

DPRD Kota Ambon Diminta Kontrol Kinerja BAPPEKOT dan Skenario Tata Kota

Desa Merdeka – Ambon : DPRD KOTA AMBON diminta awasi  Kinerja  Bappekot dan Tata Kota Ambon terkait Skenario  ijin bangunan yang sering meresahkan masyarakat kota.  Pasalnya Skenario Tata Kota melarang Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) yang dikerjakan PT.Solusi Tunas Pratama sangat menyakitkan keluarga pembawa keberatan  di RT 003/02 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Tata Kota diduga  pergunakan  pola ganda, kerja dulu  menunggu selesainya pembanguan BTS barulah dikeluarkan Larangan Ijin Membangun.

Permasalahan yang dibawakan oleh keluarga yang merasa terancam dengan  BTS  karena jarak 2 (dua ) meter dari Rumahnya di bangun BTS  dari  rumah keluarga  F.R Haulussy, Keluarga A.Haliwela, Kel. H.Ayal, dan Keluarga Pdt M.Haliwela, sangat mengganggu kenyamanan dan keselamatan keluarga, karena konmstruksi bangunannya tidak sesuai aturan kedalamannya. Keberatan keempat ke;luarga tersebut terlihat jelas dari kronologi  surat yang  dibuat dengan Perihal : pengaduan dan penolakan pembangunan Tower Pemancar Sinyal oleh PT.Solusi Tunas Pratama yang disampaikan oleh keluarga F.R Haulussy kepada Kontributor Desa Merdeka dikediamannya.

Menurut surat dari keempat keluarga  yang merasa kesal dengan perilaku birokarsi Pemerintahan  Kota Ambon dalam Hal ini Bappekot, dan Tata Kota, maupun mantan Walikota  R.L ,melalui Bapa F.Haulussy  meminta agar  kronologi  penolakan yang menanda tangani surat  yang disampaikan ke Bapak Walikota Ambon tanggal 25 April 2016, maupun surat yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat kota Ambon tanggal 28 Juli 2016 di publikasi. Keempat keluarga tersebut Dengan surat –surat yang ditujukan kepada  Mantan Walikota Ambon RL  tidak berhasil ,sehingga mereka membuat surat ke DPR D Kota Ambon dan menyampaikan upaya-upaya yang sudah dilakukan antara lain dengan kronologi  :

  1. Surat keempat keluarga  tanggal 25 April 2016 kepada Walikota Ambon  RL  mendapat tanggapan Walikota secara lisan bahwa telah memberikan disposisi kepada Bappekot dan melarang untuk dilakukan kegiatan pembangunan.
  2. Tanggal 19  Mei 2016 kami menemui Bappekot memepergunakan pembangunan Tower ,menurut salah satu staf Bappekot yakni : Saudara  VEN KHO bahwa BAPPEKOT sudah mengeluarkan ijin lokasi dan tidak dapat menghentikan kegiatan pembangunan dengan alasan tidak melihat ada surat keberatan dari warga sekitar.
  3. Tanggal 24 Mei 2016, kami menemui kepala Bappekot namun tidak ada tanggapan /penyelesaian.
  4. Tanggal 26 Mei 2016, kami tingkatkan prosedur pengaduan untuk kembali melapor kepada Bapak Walikota  Ambon  dan diperintahkan kepada staf BAPPEKOT untuk meninjau Lokasi.
  5. Tanggal 20 Juni 2016 kami diundang untuk pertemuan dengan Bappekot ,hasil pertemuan ,memutuskan untuk meninjau Lokasi guna mengukur jarak batas Tower atau BTS dengan pemukiman warga yakni harus 4 (empat)meter dan disaksikan Dinas TATA KOTA Lurah dan RT.
  6. Tanggal 20 Juni 2016 hingga saat ini tidak ada Tim Bappekot turun ke Lokasi sesuai janji hasil pertemuan,sementara Tower terus dikerjakan.
  7. Kami juga telah menggunakan saluran media ,yang kami anggap sangat efektif untuk melengkapi penolakan kami terhadap pembangunan Tower  Pemancar Sinyal .
Baca Juga :  Presiden Minta Perbankan Jemput Bola Salurkan Kredit UMKM

Menurut Pa Angky Haulussy Dengan ketujuh butir tersebut  keempat keluarga  meminta DPRD Kota  komisi III  bulan Desember 2016 untuk menanganinya, setelah hari –hari keagamaan bulan Desember 2016 dan setelah mereka kembali dari luar Daerah .Pada saat berjumpa dengan komisi III kota Ambon, Ketua Komisi sempat menelpon Tata Kota untuk memperingatkan mereka.

Sebelumnya  Kontributor Desa  Merdeka  diminta ingatkan   Mantan Walikota Ambon RL bulan Juli  2016 sebelum beliau mengakhiri masa jabatan tentang pembangunan BTS tersebut tanpa IMB, dan melalui ponselnya berjanji melarang pembangunan BTS tersebut, sehingga besoknya  ada pelarangan  stop kerja hanya secara lisan tanpa ada surat resmi yang dikeluarkan.  Menurut  Keluarga  yang menolak BTS, Pihak kontraktor hanya berhenti kerja sementara tetapi kemudian melanjutkan sampai selesai tanpa ada ijin bangunan.

Baca Juga :  Bulog Sulteng gelar operasi pasar

Keempat keluarga melalui  bapa Angky Haulussy meminta  Kontributor  Desa Merdeka   tentang pekerjaan  Kontraktor  tanpa IMB.

Kepala Tata Kota DL tanggal 3 Januari 2016 dihubungi melalui Ponselnya ,dengan  menanyakan pembangunan BTS  tanpa ijin  yang dimasalahkan keluarga Haulussy  cs di keluarahan Benteng  RT 003/02, dijawab oleh pa DL bahwa dia belum tau,tanyakan saja kepada Sekretaris  Tata Kota ,  Pa Kuncoro,kemudian  Kepala Tata Kota  mengirim SMS yang bunyinya  :  Nanti coba bung hub  sekretaris pa kuncoro biar dorang cek ada ijin  ka seng,beta ada keluar kantor. Dijawab Kontributor Desa Merdeka : Tolong nomor ponselnya pa,semua data sudah di Desa Merdeka,kalau Pa seng mau kasi info berita bisa naik karena masalah ini sudah dari tahun 2016.Kepala Tata Kota DL mejawab  dengan sms : Nanti cek dia saja di kantor,dia ada dikantor.Sebagai seorang Kepala pengendali menajemen kantor kok tidak tau (Red).

Dari hasil Konfirmasi dengan Kepala Tata Kota tanggal 3 januari 2017,maka pa tanggal 4 Januari Keluarga Haulussy menyampaikan kepada Desa Merdeka bahwa  Tata Kota telah menggantung Papan Larangan Membangun  seperti  ada pada Gambar BTS,dan mengatakan ada scenario apalagi yang dibuat dengan larangan membangun tanpa ijin Walikota sementara Tower sudah siap dibangun menunggu pemasangan pemancarnya.  Diharapkan  DPRD Kota memperhatikan dan mengawasi kinerja yang dilakukan oleh Tata Kota dan Bappekot Ambon. Ujarnya tegas,dan diduga kuat ada permainan segitiga kontraktor,Bappekot dan  Tata Kota .(07/01/2017/Chris)

Share :

Baca Juga

HEADLINE

Bahaya Obat Nyamuk Bakar Melebihi Rokok

DAERAH & DESA

PMI Kabupaten Demak Adakan Pelatihan SIBAT di Wedung

DAERAH & DESA

Tak Ada Perbaikan Jalan Mirip Kolam Ikan

DAERAH & DESA

Di Demak, Menteri Desa Dorong BUMDes Berbasis Perikanan

DAERAH & DESA

2019, Pemkot Semarang Bangun Monorel Bandara-Simpang Lima

HEADLINE

IAEI Akan Bentuk KSP Syariah di 72 Ribu Desa

HEADLINE

Menteri Marwan Semprot Bupati Kampar

DAERAH & DESA

Polisi Selidiki Jual Beli Rumah Pakai Uang Mainan Rp4,5 Miliar
WhatsApp WhatsApp Redaksi