Home / DAERAH & DESA / FORUM

Rabu, 10 Juni 2015 - 09:36 WIB

Dari 123 miliar hingga terpaksa ngutang

KARANGANYAR (dm): Dana desa yang diharap-harap akan dikucurkan langsung ke rekening desa akhirnya cair. Namun sementara masih 40 %, dan dalam waktu dekat akan diserahkan langsung kepada kades se Karanganyar.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan, dana berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 77 miliar dan dana desa yang dikucurkan APBN yng semula Rp 22 miliar dan sudah ditambah menjadi Rp 46 miliar.

“Saat ini yang sudah dicairkan ke daerah jumlahnya baru sekitar 40% dan akan segera kita transfer ke desa. Sebab dana itu penggunaannya sepenuhnya menjadi wewenang desa. Mudah-mudahan sisanya juga segera bisa ditransfer agar sepenuhnya desa bisa mengelola dana itu,” kata Bupati, Selasa (9/6).

Kepada wartawan, dia mengatakan setiap desa di Karanganyar diperkirakan akan menerima sekitar Rp 300 juta sampai Rp 400 juta. Dana itu akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti infrastruktur dan lainnya. Prioritas proyek diserahkan sepenuhnya kepada aparat desa, sehingga diharapkan penentuan prioritas itu bisa dirembug dengan baik bersama seluruh warga.

Sementara itu pengamat hukum Tuhana SH Msi menngatakan, seharusnya sejak sekarang sudah harus disiapkan regulasi dan penjelasan teknis yang rinci, terkait dengan penganggaran, perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan pertanggungjawaban dana desa.

Baca Juga :  Aturan Dana Desa Bikin Bingung Kades

“Jika itu tidak dilakukan, maka dana desa akan memperbesar sisi resiko saja, karena akan banyak aparat desa yang terseret kasus hukum akibat pelaksanaan dana desa yang tidak sesuai. Karena itu tata aturan teknis harus sudah rinci. Kemudian juga perlu disosialisasi agar terjadi kesepahaman yang sama pada regulasi itu, karena akan mempermudah pelaksanaan penggunaan dana desa.”

Tak kunjung tibadana-desa-400x241

Ratusan kepala desa di Cianjur, Jawa Barat, terpaksa berhutang untuk menutupi kebutuhan operasional dan perangkat desa karena tidak kunjung cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Sejak beberapa bulan terakhir, ratusan kepala desa itu belum mendapatkan kepastian kapan pencairan alokasi dana desa dan dana desa dapat dilakukan karena selama ini mereka terpaksa berhutang untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang Sahrul Gopur di Cianjur, Selasa (09/06/2015), mengatakan tidak kunjung cairnya dana bantuan dari pusat tersebut berdampak terhambatnya roda pemerintahan desa.

“Kita inginkan alokasi dana desa dan dana desa segera dicairkan, agar roda pemerintahan bisa berjalan normal, sebab kita harus mencari dana talangan agar roda pemerintahan tetap berjalan. Saat ini hampir seluruh kades di Cianjur, melakukan hal yang sama alias berhutang,” katanya.

Baca Juga :  Permasalahan Desa, Muaranya di Pusat

Dia mengungkapkan, pihaknya tidak mengerti kenapa pencairan dana tersebut terkesan berbelit-belit, termasuk aturan dan proses pencairan. Padahal, ungkap dia, sejumlah desa telah memenuhi semua aplikasi untuk pengajuan pencairan dana tersebut.

“Hampir 40 desa yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat mencairkan dana bantuan tersebut, namun hingga saat ini dana ADD dan tetap saja belum bisa dicairkan, dengan alasan yang tidak jelas,” katanya.

Dia dan ratusan kepala desa lainnya berharap Pemkab Cianjur, segera melakukan upaya agar dana tersebut dapat segera dicairkan oleh pemerintahan desa.

Anggota Komisi I DPRD Cianjur, Usep Setiawan, mengatakan prihatin dengan keadaan yang dialami pemerintahan desa yang belum bisa mencairkan dana bantuan tersebut. Saat ini, pihaknya akan berusaha berkoordinasi dengan Pemkab Cianjur terkait persoalan tersebut.

“Kami tengah berkordinasi dengan dinas terkait di Pemerintah Kabupaten Cianjur, bagaimana caranya dana bantuan tersebut segera dicairkan, agar pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik. Laporan yang kami terima sudah banyak kepala desa yang ditagih karena meminjam uang untuk menjalankan pemerintahan,” katanya.

Sumber: suaramerdeka.com/rimanews.com

Share :

Baca Juga

DAERAH & DESA

Tokoh Adat Romang Minta Gubernur Maluku Cabut Ijin GBU.

DAERAH & DESA

Legislator Minta Pemerintah Respon Cepat Musibah Banjir Aceh

DAERAH & DESA

50 % Hasil Tangkapan Cantrang tak Layak Konsumsi

FORUM

Menjawab Masalah Permodalan Petani dengan Solusi Digital | Kuliah Online #14

FORUM

Julius R.Latumaerissa : SWASEMBADA BERAS ADALAH INVASI TERHADAP SAGU DAN PANGAN LOKAL DI MALUKU.

DAERAH & DESA

Dari sosial media hingga pelatihan jurnalistik

DAERAH & DESA

Belasan Rumah di Dusun Guyon Karanganyar Terancam Ambles

DAERAH & DESA

39 Ribu Warga Banda Aceh Belum Terdaftar Di BPJS
WhatsApp WhatsApp Redaksi