Home / HEADLINE / PUSAT

Selasa, 28 Juni 2016 - 18:04 WIB

Dana Desa di APBNP 2016 Mencapai Rp776 Triliun

Desa Merdeka – Jakarta : Hari ini Pemerintah dan DPR sepakat mensahkan APBN-P 2016. Pengesahan ini setelah kedua lembaga negara ini membahasnya sejak Senin malam (27/6/2016) dan akhirnya disahkan pada Selasa (28/6/2016) siang.

Dengan demikian, upaya pemerintah membangun dari pinggir tergambar dalam postur APBN-P2016 dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Jakarta Selasa (28/6/2016). Dijelaskan bahwa dana perimbangan diperkirakan meningkat sebesar Rp.776 triliun,yang meliputi dana transfer umum sebersar Rp. 494 triliun dan dana transfer khusus sebsar Rp 211 trilun.

Adapun dana transfer ke daerah dan dana desa diperkirakan sebesar Rp 776 triliun, meliputi dana transfer ke daerah sebesar Rp729 triliun dan dana desa sebesar Rp 46,9 triliun.

Menurut Hetifah Sjaifudian, Anggota  Badan Anggaran (Banggar) DPR , bahwa jika kenaikan anggaran dan transfer ke daerah dan desa adalah untuk mengurangi kesenjangan antarpemerintah pusat dan daerah,ujarnya.

Baca Juga :  Zulkifli: Kepala Desa ujung tombak Pemerintahan Daerah dan Nasional

“Kenaikan anggaran transfer ke daerah dan dana desa dari Rp770 triliun pada APBN  2016 menjadi Rp776 triliun pada APBNP 2016 menjadikan dana untuk daerah dan desa menjadi lebih besar dari pada dana untuk Kementrian dan Lembaga di pusat yang besarnya Rp 767 triliun. Inilah salah satu langkah konkrit demi  mengatasi kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah,” kata  Hetifah kepada wartawan  di Kompleks  Parlemen Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Dijelaskan, sejak awal pembahasan  RAPBNP 2016, anggaran dana transfer ke daerah dan dana desa sempat mengalami penurunan. Namun setelah Pemerintah dan DPR pada Selasa pekan lalu (21/6/2016) merevisi indikator asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBNP 2016.

Baca Juga :  Mendagri Ngotot Nggak Ada Pematokan Dana Desa dari APBN

Dengan demikian dana transfer ke daerah dan dana desa mengalami peningkatan menjadi Rp.773,3 triliun, sehingga kini kembali mengalami peningkatan sebesar Rp776 triliun. Kenaikan tersebut disebabkan asumsi peningkatan harga minyak mentah, lifting migas dan penurunan cost recovery.

“Semoga kebijakan APBNP 2016 menjadi lebih sehat dan sarana untuk  mewujudkan keadilan pembangunan”, imbau Hetifah.

Untuk diketahui, Rapat Paripurna DPR hari ini selain mengesahkan RUU APBNP TA 2016, juga mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Sebagaimana pemabahasan hingga pengesahan RUU Tax Amnesty ini sempat terjadi tarik ulur bahkan pro kontra diantara fraksi di DPR. |netralnews.com|

Share :

Baca Juga

HEADLINE

Relawan Desa Sebut Mendagri Gagal Paham UU Desa

HEADLINE

Pemerintah Jamin Harga Daging Sapi Terjangkau

HEADLINE

Temui Presiden, Megawati Ingin Adakan Pertemuan Para Ketua Umum Partai

HEADLINE

‘Jelajah Desa Nusantara’ Bagian dari Sosialisasi Dana Desa

HEADLINE

Komunitas Kopi Bangkit Ber Koperasi

PUSAT

Terbanyak di Indonesia, 4.000-an Desa di Papua Berstatus Sangat Tertinggal

HEADLINE

PETUGAS TERPADU SIDAK PEMBANGUNAN DESA ADD DAN DD

HEADLINE

Tahun Depan, Tiap Desa Bisa Rp 1,3 Miliar dari pemerintah pusat
WhatsApp WhatsApp Redaksi