Home / DAERAH & DESA

Rabu, 8 Juli 2020 - 00:34 WIB

Cegah Korupsi, Akuntansi Dana Desa Wujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Yang Transparan

Alokasi Dana Desa. ANTARA FOTO

Alokasi Dana Desa. ANTARA FOTO

Desa Merdeka – Di Indonesia saat ini terdapat 74.957 desa dan 8.490 kelurahan. Setiap tahun dana desa yang dikucurkan terus meningkat dari waktu ke waktu. Di tahun tahun 2019 mencapai Rp 70 triliun dan meningkat tahun 2020 menjadi Rp 72 triliun. Setidaknya, setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp 960 juta.

Terkait pengelolaan dan akuntabilitas dana desa, Asosiasi Profesi Pendidik dan Praktisi Teknisi Akuntansi (APPTASI) menggelar seminar nasional bertajuk “Akuntansi Dana desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa Yang Transparan”, yang berlangsung 25 Juni 2020, dilakukan secara on-line video conferance. Seminar Nasional itu diikuti sekitar 423 peserta dari seluruh Indonesia.

Dalam seminar nasional itu, Prof. Dr. Adji Suratman membeberkan hasil penelitiannya terkait dana desa. Penelitian Adji Suratman menyoroti pertama, apakah pengelolaan dana desa telah melaksanakan konsep tranparansi, akuntabilitas dan partispasi. Kedua, apakah akuntansi dana desa berperan mewujudkan akuntanbilitas pengelolaan Dana desa yang transparan. Ketiga, apakah tujuan dana desa meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan telah terjadi. Keempat, apakah pengawasan sudah efektif mencegah korupsi dana desa. Kelima, apakah kualitas SDM sudah unggul untuk mendukung desa maju Indonesia maju.

Penelitian itu juga mendasarkan bahwa Dana desa semakin besar jumlahnya akan semakin banyak kasus korupsi. Fenomena korupsi dana desa sudah diduga dan dikuatirkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) korupsi dana desa tahun 2019 merugikan negara Rp 32,3 M dari 271 kasus yang ada.

Untuk mendukung perwujudkan tata kelola yang baik (good governace) dalam penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa dilakukan pengelolaan yang memenuhi prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran untuk mencegah korupsi. Akuntansi dana desa berperan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang transparan

Sebagaimana diketahui, tujuan Alokasi Dana desa untuk a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; c) Meningkatkan pembangunan infrastuktur perdesaan; d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa)

Dalam penyusunan perencanaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa, memberikan pedoman dan panduan penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Adanya perencanaan, untuk seluruh proses penyusunan APBDesa, diarahan semaksimal mungking bisa menunjukkan pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan desa, mendasarkan diri pada prinsip tata kelola yang baik, transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kekuasaan pengelolaan dana desa ini berada di kepala desa (sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014). Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai PTPKD yang diisi dari unsur perangkat desa (Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Bendahara) dan diputuskan melalui Keputusan Kepala Desa.

Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa PADesa, bagi hasil pajak, bagian dari retribusi, Alokasi Dana desa (ADD), Bantuan keuangan (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa lainnya, Hibah, dan Sumbangan pihak ketiga). Untuk belanja Langsung (belanja pegawai, belanja barang dan Jasa, serta belanja modal). Belanja tidak langsung (Belanja pegawai, Belanja subsidi, Belanja Hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja bantuan keuangan) dan belanja tak terduga.

Dari semua kegiatan desa harus di bukukan melalui akuntansi desa. Akuntansi adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan stakeholder, pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Masyarakat desa, Perangkat Desa, Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Pusat). Laporan Keuangan Desa sesuai Permendagri No.113 tahun 2014 memuat Pertama, Anggaran Pendapatan Belanja (APB). Kedua, buku kas. Ketiga, buku pajak. Keempat, buku bank dan kelima, laporan realisasi anggaran (LRA).

Baca Juga :  Wakil Gub Maluku Ingin Interpensi Hak Rakyat di OSM Ambon

Dalam penelitiannya, Prof. Dr. Adji Suratman menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif (kajian pustaka, kajian penelitian terdahulu yang relevan, observasi, hasil wawancara 25 orang aktor, partisipan yang memahami dana desa dan hasilnya dilakukan tabulasi.

Sedangkan kegiatan analisis data meliputi tahapan (pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan). Pemeriksaan keabsahan data dan untuk menghilangkan subyektivitas dilakukan proses uji Triangulasi dengan cara Focus Group Discussion (FGD) terbatas.

Hasil Penelitian

Pengelolaan dana desa telah melaksanakan konsep tranparansi, akuntabilitas dan partispasi. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa dan telah disusun bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa dengan rembug desa yang dihadiri pengurus RT, RW dan warga terkemuka biasanya camat ikut hadir. Dengan demikian ada partisipasi aktif dari masyarakat dalam perencanaan.

Berdasarkan perencanaan yang ada dilakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengeloaan dana desa sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan sesuai peraturan perundangan yang ada (Permendagri no.37 tahun 2007). Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Semua kegiatan dilakukan secara transparan secara terbuka dan dapat diakses masyarakat desa. Walaupun ada masyarakat yang belum puas menulis diberita, menjadi wishtleblower mengadu ke otoritas pengawasan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan dana desa telah terjadi trasparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Hasilnya ini sesuai dengan penelitian terdahulu.

Dalam pembahasan di akuntansi dana desa menyebutkan akuntansi dana desa berperan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang transparan. Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transakasi yang terjadi di desa dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi daaalam bentuk laporan keuangan yang digunakan stkaeholder perangkat desa, masyarakat desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat.

Dalam rangka meningkatkan peran akuntansi desa dalam mewujudkan Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang transparan BPKP membuat aplikasi keuangan desa, hasil kolaborasi dengan Kemendagri yang diberi nama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Menurut Sekretaris Tama BPKP, Ernadi, yang diwawancarai akan pengelolaan dana desa, menyebutkan Siskeudes sudah diterapkan di 71.249 desa atau 95 % sudah menerapkan Siskeudes.

Aplikasi keuangan desa, Siskeudes disusun BPKP dengan memperhatikan regulasi yang ada, memudahkan tatakelola, build in control, user friendly atau mudah mengoperasikan, kesinambungan maintenance, didukung petunjuk pelaksanaan dan manual aplikasi. Akuntansi Desa dengan bantuan aplikasi Siskeudes mempunyai peran mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang transparan. Laporan keuangan pengelolaan dana desa sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas kepala desa atas pengelolaan dana desa yang transparan yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Dengan demikian dapat dikatakan akuntansi dana desa berperan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang transparan

Setelah menjawab dua masalah, penelitian ini juga menjawab tujuan dana desa meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan telah terjadi. Tujuan Alokasi Dana desa a) menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; c) Meningkatkan pembangunan infrastuktur perdesaan; d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa).

Setelah melakukan studi pustaka dan penelitian yang ada, observasi, wawancara dan analisis yang ada bisa disampaikan adanya dana desa tahun 2020 sebesar Rp 960 juta per desa yang penggunaannya menurut Menteri Dalam Negeri untuk kegiatan produktif, padat karya, pengolahan hasil bumi, peternakan, perikanan dan desa wisata, BMN Desa untuk meningkatkan pendapat desa dan masyarakat desa. Dan menurut Menteri Keuangan prioritas membangun perekonmian desa dan mengurangi kemiskinan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan dana desa telah meningkatkan pendapatan desa, masayarakat desa dan mengurangi kemiskinan. Berapa besarnya dampak dana desa ini perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan metode peneltian kuantitatif.

Baca Juga :  Warga 310 Desa di Indramayu Belum Gunakan Jamban

Menjawab perumusan masalah yang keempat, apakah pengawasan sudah efektif mencegah korupsi dana desa. Konsep Trianlge Fraud bahwa fraud atau kecurangan seperti korupsi dipengarhui 3 hal, pertama, pressure atau tekanan dari lingkungan seperti kta ketahui biaya politik untuk menjadi pejabat publik seperti Kepala Desa membutuhkan biaya besar dan ini harus kembali dan berlebih selama menjabat. Kebutuhan ini akan memaksa pejabat melakukan korupsi, Hampir 500 pejabat publik ditangkap KPK. Kedua, rasionalisasi, kalau mau jadi kaya harus korupsi kalau ketangkap lagi apes sial. Koruptor di masyarakat masik dihormati, dipenjara masih dihormat sanksinya belum terlalu berat seperti di Tiongkok. Dan ketiga, lemahnya sistem pengendalian dan pengawasan. Lemahnya sistem pengendalian ini memberikan peluang terjadinya korupsi.

Walaupun ada sistem pengendalian adanya pemisahan fungsi pengusul, otorisasi, eksekusi dan admintrasi antara kepala desa, sekretaris dan endahara tapi mereka anak buah kepala desa mereka akan tunduk dan ikut perintah atasan. Kepala desa adalah raja kecil di desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan internal desa yang tugasnya pengawasan kurang berdaya karena integritas, obyektivitas dan profesionalitas kurang. Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pengawasan masyarakat melalui pengaduan wishtelblower masih belum berdaya. Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten/Kota dan BPKP untuk pengelolaan dana desa masih belum diagendakan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) atau belum efektif.

Pengawasan eksternal seperti BPK untuk dana desa diharapkan dapat dilakukan secara periodik. Peran whesteblower pengaduan dari masyarakat ke Polisi dan kejaksaan lebih ditingkatkan lagi. Berapa banyak koruptor ditangkap atas jasa justice. Memperhatikan analisis yang ada dapat dikatakan bahwa pengawasan terhadap dana desa belum efektif mencegah korupsi dana desa. Oleh karena itu diusulkan agar efektivitas pengawasan untuk mencegah korupsi dana desa lebih ditingkatkan lagi. Dan untuk ini perlu dilakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif yang lebih mendalam Peran Pengawasan memberantas Korupsi di Indonesia.

Lalu apakah kualitas SDM sudah unggul untuk mendukung desa maju Indonesia maju. Kualitas SDM dipengaruhi 1) Tingkat pendidikan, semakin tinggi pendidikan cenderung kualitas SDM semakin tingii atau unggul. 2) Sertifikasi, semakin banyak sertifikasi profesi, sertifikasi training ddan pelatihan yang diperoleh maka cenderung kualitas SDM semakin tinggi dan umggul. Para sarjana Desa begitu lulus tidak mau bekerja di desa maunya kerja di Jakarta atau kota kota besar contohnya saya anak Kepala Desa di Kabupaten Mojokerto bekerja di Jakarta.

Oleh karena itu diusulkan agar diusahakan peningkatan tingkat pendidikan dan sertifikasi serta kesempatan bekerja di BMN Desa. Dari analisis yang ada dapat dikatakan bahwa Kualitas SDM masih rendah belum unggul, tantangan kita bersama menciptakan SDM Unggul Indonesia Maju.

Berdasarkan uraian anaisis yang ada disimpulkan perama, pengelolaan dana desa telah melaksanakan konsep tranparansi, akuntabilitas dan partispasi. Kedua, akuntansi dana desa berperan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang transparan. Ketiga, tujuan dana desa meningkatkan pendapatan desa, masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan telah terjadi. Keempat, pengawasan masih belum efektif mencegah korupsi dana desa. Keima, kualitas SDM masih rendah belum unggul untuk mendukung desa maju Indonesia maju.

Hasil penelitian ini memberikan saran Pertama, pengelolaan dana desa telah melaksanakan konsep tranparansi, akuntabilitas dan partispasi agar ditingkatkan lagi terutama untuk transparansi penggunaan dana desa agar tidak ada demo atau berita berita yang kurang baik dimedia cetak, elektronil, medsos. Kedua, akuntansi dana desa berperan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang transparan dengan aplikasi SISKEUDES dari BPKP yang telah digunakan 71.249 desa atau 95% dari seluruh desa yang ada. Disarankan training pelatihan terus dilakukan untuk SDM yang ada.

Ketiga, tujuan dana desa meningkatkan pendapatan desa, masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan telah terjadi agar lebih ditingkatkan besaran dan kualitasnya. Keempat, pengawasan agar lebih ditingkatkan efektifitasnya untuk mencegah korupsi dana desa. Kelima, kualitas SDM agar terus ditingkatkan dengan peningkatan tingkat pendidikan, memperbanyak sertifikasi profesi dan training agar Kualitas SDM makin baik dan unggul. SDM Unggul desa maju Indonesia maju. Keenam, agar lebih banyak lagi penelitian peneltian tentang dana desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan lainnya.

Oleh: Prof. Dr. Adji Suratman, CA., CPMA., ACPA.

Share :

Baca Juga

DAERAH & DESA

Tukang Ojek Babalan Demak , Harapkan Bantuan Kompensasi BBM

DAERAH & DESA

Renovasi Rumah Om JO Leimena tidak bernuansa Pahlawan Nasional.

DAERAH & DESA

Menteri meminta Wakil Gubernur mencopot pagar Taman Monas

DAERAH & DESA

CAMAT TALAWAAN TURUN LANGSUNG DALAM OPERASI TRANTIBUM DI MAPANGET

DAERAH & DESA

Ancaman terorisme, Wakapolda Metro minta anggota Pokda Kamtibmas selalu siap siaga

DAERAH & DESA

Tiap Desa Terima ADD Pusat Rp600-Rp700 Juta

DAERAH & DESA

Bantu Nelayan di Labuan Banten, KSAL Gelar Operasi Bedah Desa Pesisir

DAERAH & DESA

Melalui Program Desa Berinovasi, Akhirnya Dusun Tumba Rasakan Internet dan Listrik
WhatsApp WhatsApp Redaksi