Home / HEADLINE

Minggu, 16 Oktober 2016 - 21:54 WIB

Bupati MBD sangat diskriminasi Rekruitmen SDM Blok Masela

Desa Merdeka – Ambon : Sangat disayangkan kepemimpinan dan Manajerial yang dibangun oleh Bupati Barnabas Orno (BO) di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) provinsi Maluku Sangat diskriminatif. Hal demikian sangat jelas terlihat dari kuota pengiriman tenaga-tenaga yang akan mengikuti pendidikan dalam kerangka memberdayakan Sumber daya manusia melalui anak-anak muda terdidik untuk menciptakan tenaga skill menghadapi Pembangunan Blok Masela.

Diskriminasi yang dilakukan Bupati BO secara terang-terangan itu mendapat tanggapan keras dari beberapa Pemuda MBD saudara LO. LM bersama aktivis anti Korupsi Fredy Ulemlen, dimana pemuda-pemuda tersebut diminta agar tidak menyebut namanya.

Selanjutnya disampaikan bahwa kami selaku anak negeri kabupaten MBD asal asli kecamatan pulau Masela Desa Nura berpendapat bahwa, bupati MBD Drs Barnabas Orno tidak jujur dan tidak memiliki Goodwill di dalam menentukan kebijakan –kebijakan politik dalam rangka mengamankan kepentingan rakyat Maluku Barat Daya khususnya anak negeri asal asli pulau Masela.

Pasalnya kuota putra putri yang di biayai dengan anggaran pemda MBD terkait dengan persiapan sumber daya manusia untuk menghadapi blok masela kedepan tak satupun anak negeri asal asli pulau masela di akomodir untuk ikut dalam pembiayaan pemda MBD, pada hal Masela sesungguhnya adalah daerah penghasil tambang yang harus mendapat perhatian atau prioritas utama termasuk didalamnya kesejahteraan. Apalagi kami merupakan daerah baru tetapi juga daerah pinggiran.

Baca Juga :  KISRUH PILHUT MINUT DONDOKAMBEY.CS PTUN-KAN PANPILHUT TINGKAT KABUPATEN

Kami mempertanyakan kepada pemerintah daerah MBD yang di pimpin oleh Drs Barnabas Orno, bahwa siapa anak anak yang di biayai oleh pemda,apakah mereka anak bupati, anak wakil bupati, anak dari anggota DPRD, anak kepala dinas, anak camat atau siapa mereka ! Praktek kepemimpinnya sama dengan dijaman orde baru,tetapi juga berprilaku kapitalis, imperialisme dan neoribealisme.

Kami sangat mengerti bahwa dijaman reformasi dan transfaransi ini sudah harus menghilangkan praktek-praktek Kolusi Korupsi dan Nepotisme. Tetapi juga ada transparansi dalam kepemimpinan. Jangan lagi praktek-praktek diatas tidak boleh lagi menjadi bagian didalam sistem Tata kelola pemerintahan MBD karena itu hanya menjadikan rakyat korban atas kepentingan busuk. Tidak lain mempasung hak-hak rakyat yang berada dipulau Masela sebagai Pola penjajahan di era kemerdekaan.

Kami mengharapkan bupati Drs Barnabas Orno segera mempertimbangkan apa yang sudah dilakukan tanpa mengakomodir anak anak negeri asal asli pulau Masela, apapun alasannya karena tidak ada alasan untuk tidak mengakomodir anak anak asal asli pulau Masela, jangan jadikan kami seperti istilah ayam pung telur tetapi sapi pung nama. Apakah ini dilakukan untuk anak anak negeri asal asli pulau masela?, Sebagai anak MBD yang mewakili para pemuda dari Masela bersumpah demi Tuhan dan demi leluhur bahwa saya tidak tinggal diam dan tidak berhenti meneriakan apa yang menjadi keinginan rakyat dan demi rakyat saya siap melakukan apa saja untuk mengamankan kepentingan rakyat.

Baca Juga :  Bersama IDB, Kemendesa Kembangkan Keuangan Inklusi Syariah di Desa

Masyarakat hukum adat pulau Masela harus melihat kebijakan pemerintahan yang tidak mengamankan kepentingan orang Masela,Jarapan kami orang Masela jangan tinggal diam melihat diskriminasi dan ketidak adilan yang dibuat oleh Bupati BO pada masyarakat Masela , Para Birokrat ada di MBD yang termasuk dalam lingkaran pemerintah BO kami sampaikan bahwa bila kalian tidak memperjuangkan nasib dan kepentingan kita masyarakat Masela yang sementara dipasung hak-haknya, maka dengan berbagai cara kami akan menjadi batu sandungan terhadap berbagai tindakan diskriminativ di Birokrasi Pemerintahan MBD yang dipimpin Bupati BO.(14/10/2016/*Chris)

Share :

Baca Juga

HEADLINE

Hanya Bertani Penduduk Desa di Jepang Berpenghasilan 2,85 miliar

HEADLINE

Kemendes ajak WAMTI Bertukar Informasi Gali Potensi Desa

HEADLINE

Di SMS Petani, Dahlan Mampu Memberi Solusi
PERTEMUAN : Pengurus DPD BARAJP MALUKU,SEKJEN DPP BARAJP,PRESIDEN RI BAPAK Ir.JOKO WIDODO 9/2/2017

HEADLINE

Pertemuan Bara JP Maluku dengan Presiden RI

HEADLINE

7.000 Orang Bakal Ikuti Seleksi Pendamping Desa 2016

HEADLINE

Menteri Desa Dukung Peningkatan Produktivitas Perempuan Pesisir
Pengelola Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) akan membatasi kunjungan wisata ke kawasan Gunung Bromo

DAERAH & DESA

Kunjungan ke Bromo Bakal Dibatasi, Sistem “Booking Online” Diterapkan

HEADLINE

Politik Tembakau dan Etika Perokok : “TEMBAKAU UNTUK INDONESIA”
WhatsApp WhatsApp Redaksi