Home / DAERAH & DESA / FORUM

Senin, 8 Juni 2015 - 05:14 WIB

Banyak daerah belum cairkan Dana Desa

Desa Merdeka:

Dana bantuan desa atau Anggaran Dana Gampong (ADG) bagi 609 desa dalam proses pencairan, paling lambat sebelum meugang puasa Ramadhan 1436 H diterima setiap desa sebesar 30 persen dari pagu masing-masing desa.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Sejahtera (BPMP-KS) Bireuen, Bob Miswar S STO MSi mengatakan, besarnya bantuan desa bervariasi paling rendah Rp 122 juta dan paling tinggi Rp 174 juta/desa. “Sebesar 30 persen dalam proses untuk ditransfer. Saat ini Pemkab Bireuen masih menunggu dana ditransfer pemerintah pusat.” katanya kepada Serambi, Sabtu (6/6).

Kemudian dana akan dikucurkan lagi sebesar 25 persen setelah keuchik menyampaikan pertanggungjawaban bantuan sebelumnya, begitu juga tahap ketiga dan ke empat disalurkan bertahap sesuai peraturan bupati nomor 9 tahun 2015. Dana ADG tahun ini dalam APBK Bireuen Rp 80 miliar lebih ditambah dari sumber APBN, nilai seluruhnya mencapai Rp 105 miliar.

Memudahknya penyaluran dana desa, dalam waktu dekat bupati Bireuen akan mengundang seluruh perangkat desa untuk menjelaskan mekanisme kucuran dana, rencana penggunaan bantuan dan petunjuk teknis lainnya.

Menjawab Serambi tentang nilai bantuan tidak seragam, Bob Miswar mengatakan, besaran ADG tergantung jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa dan index kesulitan geografis gampong. Peruntukan bantuan itu antara lain biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Disebutkan, menghindari tumpah tindih program desa atau pihak lainnya yang hendak melaksanakan program di desa harus dilakukan koordinasi dengan BPMP-KS Bireuen, tujuannya agar tidak tumpang tindih antara satu program usulan dari desa dengan program dari lembaga lainnya.

Dua desa belum cair
rupiah-bendel-100-ribu
Pencairan dana desa dari pemerintah pusat masih belum dilakukan dua desa di Kulonprogo. Padahal, pencairan dana desa tahap kedua akan dilakukan Agustus mendatang.

“Masih ada dua desa yang belum mencairkan dana desa hingga saat ini,” ungkap Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kulonprogo Rudyanto saat dihubungi, Minggu (7/6/2015).

Rudy mengungkapkan, pemerintah pusat telah mencairkan dana desa sejak bulan Mei lalu. Namun, pencairan molor lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masih belum selesai dibuat pemerintah desa. Sampai saat ini, dari 87 desa di Kulonprogo, tinggal dua desa yang belum mencairkan dana desa.

“Dana desa yang belum dicairkan dari Desa Kedundang, Temon dan Desa Giripurwo, Girimulyo,” ungkap Rudy.

Dana desa yang semestinya dicairkan Pemerintah Desa Kedundang yakni Rp294,6 juta. Sedangkan dana desa yang harus dicairkan Pemerintah Desa Giripurwo sebesar Rp317,1 juta. Rudy mengakui, penyusunan APBDes harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Baca Juga :  Liburan Akhir Pekan Ke Aceh Jangan Lupa Kunjungi Festival Ini

“Kami berharap segera dicairkan , karena Agustus dan September nanti akan dilakukan pencairan tahap selanjutnya. Jangan sampai yang belum mencairkan mengganggu proses tahap selanjutnya,” jelas Rudy.

Sebelumnya, Kasubag Keuangan DPPKA Kulonprogo Kuni Mas’adah mengungkapkan, total dana desa dari pemerintah pusat untuk wilayah Kulonprogo mencapai Rp26,9 miliar. Semestinya dana tersebut cair pada bulan April lalu. Namun, dana tersebut baru dapat dicairkan mulai 11 Mei lalu dan pencairan pertama baru dilakukan 71 desa.

APBDes belum rampung

Hingga awal Juni 2015 ini, di Kota Banjar, Jawa Barat, masih banyak pemerintah desa (pemdes) yang belum menyelesaikan penyusunan APBDes, maupun RPJMDes dan RKPDes. Akibatnya, dana desa pun belum bisa dicairan.

Sekretaris Kecamatan Langensari, Dedi Suryadi, S.STP., saat ditemui harapanrakyat.com, usai mengikuti rapat koordinasi kepala desa/lurah, dan Camat se-Kota Banjar, pada hari Jum’at (05/06/2015), di Setda Kota Banjar, mengebutkan, bahwa hasil penyampaian rakor, dari 16 desa di Banjar, baru ada 6 desa yang sudah menyelesaikan APBDes.

“Keadaan demikian menjadikan sampai pertengahan tahun 2015 ini, dana desa belum bisa dicairkan. Bahkan, bagi 6 desa yang sudah merampungkan pun belum dapat mencairkannya,” ujarnya.

Dedi juga mengatakan, pemerintah kota ingin pencairan dana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh semua desa. Pada saat rakor, 10 desa didesak harus bisa menyelesaikan dalam jangka waktu satu minggu kedepan.

Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kantor PMPDKBPol Kota Banjar, Krisdianto, ketika dikonfirmasi via telepon selularnya, Sabtu (06/06/2015), membenarkan mengenai hal itu, dan pihaknya terus membantu terhadap desa yang belum merampungkan APBDes.

“Sekarang desa yang belum menyelesaikan sedang mempercepat pengerjaannya. Bahkan, kami sedang melakukan kegiatan fasilitasi percepatan penyusunan APBDes kepada desa yang masih menyusun, yakni sampai “ngalembur” dari pagi hingga malam, tempatnya di Desa Jajawar,” tuturnya.

Pengerjaan tersebut akan dikebut dari Sabtu pagi hingga malam Senin, yakni memanfaatkan hari libur. Jika ada desa yang belum selesai, tentu harus dilanjutkan sampai malam berikutnya. Namun, untuk hari kerja hanya waktu malam saja sepulang jam kantor.

“Semoga saja secepatnya semua desa mampu merampungkan. Pasalnya, jelas itu syarat pemenuhan dalam pencairan dana desa, dan memang dituntut APBDes selesai pada bulan Juni ini,” tandas Krisdianto.

Sementara itu, Kepala Desa Balokang, H. Oding Homsin, mengaku, pihaknya sudah menyelesaikan penyusunan APBDes sejak satu minggu lalu, dan telah diserahkan kepada instansi terkait.

“Alhamdulillah, kalau kami telah selesai. Untuk desa yang belum, ya berharap segera menuntaskanya. Kita siap membantu agar bisa sama-sama melakukan pencairan,” harap Oding.

Siap dikucurkan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara siap mengucurkan dana desa bantuan dari pemerintah pusat pada Tahun 2015, jika seluruh desa yang ada di daerah ini, telah memasukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) serta Peraturan Desa (Perdes).

Baca Juga :  3 Dusun di Pantai Labu Diserang Muntaber

“Jika APBDES dan Perdes sudah dimasukkan oleh seluruh sangadi dari setiap desa, maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara siap untuk mengucurkan dana desa bantuan dari pemerintah pusat. Sebab, anggarannya sudah ada di kas daerah,” ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Halifaks Olii.

Total dana desa yang diterima Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencapai Rp 28 Miliar, namun yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat baru Rp 11 Miliar atau 40 persen dari total dana tahun ini. “Pencairannya memang bertahap, tidak sekaligus, yakni pada tahap pertama sekitar 40 persen dikucurkan ke masing-masing desa,” jelasnya.

Desa-desa yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kata Olii sebelumnya sudah memasukkan APBDES, namun dari hasil kajian pemerintah masih terdapat sejumlah kekurangan, sehingga diminta untuk diperbaiki kemudian dimasukkan lagi. “Baik APBDES maupun Perdes sudah melalui asistensi oleh pemerintah daerah, jadi perbaikan melalui hasil asistensi itu yang ditunggu pemerintah daerah untuk dimasukkan pemerintah desa. Dijadwalkan Senin (hari ini) sudah masuk semuanya, sehingga pencairan bisa langsung diproses,” tuturnya.

Dana desa tersebut dalam proses akan langsung ditransfer ke rekening desa, dan pemanfaatannya harus sesuai dengan yang telah direncanakan atau ditata pemerintah desa dalam APBDES. Tak boleh menyimpang, sebab bisa berimplikasi pada persoalan hukum. “Saya berharap dalam pemanfaatan dana desa ini bisa dilakukan dengan benar oleh seluruh pemerintah desa. Lakukan sesuai perencanaan, jangan diubah-ubah agar tak bermasalah hukum nantinya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sangadi Desa Iyok, Kecamatan Bolangitang Barat menegaskan pihaknya siap untuk mengelola dana desa dengan benar, dan sesuai perencanaan. Misalnya, untuk membangun infrastruktur publik seperti pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani, rehabilitasi gedung Posyandu, gedung pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK), serta membangun jaringan irigasi tersier untuk mempermudah pengairan ke sawah.

“Untuk syarat-syaratnya akan dilengkapi dan dimasukkan oleh pemerintah desa tepat waktu, sehingga program pembangunan memanfaatkan dana ini bisa segera dilakukan bersama masyarakat,” ungkap Idhan sembari menambhkan alokasi dana desa di daerahnya mencapai Rp 262 Juta tahun ini.

Sedangkan Buyung Mopoliu, Sangadi Desa Padang, Kecamatan Bintauna menegaskan pihaknya juga sudah siap untuk mengelola dana bantuan pemerintah pusat itu dengan baik dan transparan, agar masyarakat di wilayahnya kian maju serta sejahtera.

Sumber: tribunnews.com/harianjogja.com/harapanrakyat.com

Share :

Baca Juga

FORUM

Julius R.Latumaerissa : SWASEMBADA BERAS ADALAH INVASI TERHADAP SAGU DAN PANGAN LOKAL DI MALUKU.

FORUM

Aspal Buton, hidup segan – mati pun tak mau

DAERAH & DESA

Soal Banjir Citarum, Pemerintah Belum Miliki Sistem Warning

DAERAH & DESA

Ini Diduga Penyebab Anggota Polres Karawang Tembak Kepala Sendiri

DAERAH & DESA

Kredit Bank Desa Dipermudah

DAERAH & DESA

Legislator Minta Pemerintah Respon Cepat Musibah Banjir Aceh

FORUM

Praktek Sukses Bumdesma Pancamandala | Kuliah Online 07

DAERAH & DESA

PETANI Menyayangkan Dirut Bulog Budi Waseso Memerintahkan TNI/Polri Jualan Beras.
WhatsApp WhatsApp Redaksi