Home / PUSAT

Kamis, 8 Januari 2015 - 17:11 WIB

Bangun pembangkit 10.000 MW, PLN butuh payung hukum lebih kuat

PLN[Jakarta-Desamerdeka]  Untuk mengimplementasikan proyek pembangkit listrik 35.000 MW, PT PLN (Persero) membutuhkan payung hukum yang lebih kuat ketimbang Surat Keputusan Menteri ESDM. Jika hanya sekadar surat keputusan menteri, kurang bergigi.

“Jadi terus terang kami membutuhkan payung hukum yang lebih kuat. Kalau standar seperti dulu tidak mungkin lagi,” ujar Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir yang ditemui di Kantor BPK, Jakarta, Kamis (8/1).

Baca Juga :  APBDes disyahkan minggu ini, tahun depan naik

Dia mengakui Surat Keputusan Menteri ESDM yang mengatur soal tender atau lelang, kurang ampuh untuk mengatasi persoalan pembebasan lahan dan soal penetapan harga listrik.

“Pemerintah sudah arahkan ke kami. Menteri ESDM sudah buatkan surat keputusan menteri yang menugaskan kami bangun 35.000 MW. Suratnya itu isinya pola dan cara tender, masalah lahan dan harga untuk IPP,” kata dia.

Baca Juga :  Polisi "Meupep-pep" dan Vios Club Kunjungi Dayah Baitul Arqam

Sofyan menambahkan, dari proyek pengadaan pembangkit listrik 35.000 MW, PLN hanya memiliki kewajiban membangun 10.000 MW. Sisanya, pemerintah bakal menggandeng swasta dalam membangun 25.000 MW atau Independent Power Producer (IPP).

“Kita fokus 35.000 MW agak besar di batu bara. Porsi batu bara sekitar 60 persen. Sisanya ada gas, air dan panas bumi,” ucapnya.(Merdeka.com)

 

Share :

Baca Juga

HEADLINE

Ini Usulan Gubernur BI Soal Penyaluran Bantuan Dana Desa

HEADLINE

Dana Desa sudah mengalir ke 169 kabupaten/kota

PUSAT

Menteri Desa Minta Perusahaan di Kawasan Jababeka tak Abaikan Warga Sekitar

PUSAT

Demplot Meja Kristalisasi Memakai Isolator Masuk Liputan Metro TV

PUSAT

Desa harus Jadi Basis Utama Swasembada Pangan Nasional

PUSAT

Kader PKS Jangan Langgar Aturan Kampanye

PUSAT

Kementerian Infrastruktur diharapkan Fokus ke Desa

PUSAT

Dana Desa Sebesar Rp 750 Juta Siap Turun Bulan Depan
WhatsApp WhatsApp Redaksi