Home / SIARAN PERS

Senin, 24 April 2017 - 16:56 WIB

Aparat Dipakai PT ADT Merampas Perkebunan Masyarakat Desa Taliabu

Desa Merdeka – Ambon : Lagi-Lagi PT. Adidaya Tangguh (PT ADT) yang diback up Aparat Kepolisian buat ulah dipetuanan adat di beberapa desa kecamatan  di daratan Taliabu bagian utara kecamatan Lede Kabupaten Taliabu Provinsi Maluku Utara  yang ada di bagian wilayah Indonesia Timur. Masuknya PT ADT dengan cara paksa Masyarakat agar wilayah mereka dieksploirasi  sebagai   tambang Biji Besi atau Emas. Masyarakat dikejutkan dan di goncangkan dengan masuknya koorporasi.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa masuknya sebuah perusahaan tambang di suatu daerah adalah bukan mensejahterakan masyarakat di suatu daerah tetapi, mencuri, membunuh serta merampas apa yang menjadi hak-hak masyarakat hukum adat disuatu daerah. Cara cara kotorpun sering dilakukan untuk mengkleim apa yang menjadi hak-hak masyarakat hukum adat itu sendiri. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 selalu menjadi pintu masuk perusahan melalui kekuasaan yang di miliki seorang Gubernur, Bupati Atau Walikota untuk dapat memenuhi kepentingan Perusahaan.

Kekuasaan politik dari daerah sampai ke pusat menjadi sandaran perusahan untuk berlindung demi melancarkan misi perusahan tambang tanpa memikirkan resiko yang terjadi pada masyarakat yang berada didaerah tambang. Para Aparat menjadi momok kekerasan terhadap masyarakat,apalagi didaerah tersebut komunikasi ponsel sangat sulit berhubungan dengan daerah lain.

Beberapa Aktivis lingkungan  Taliabu, Fredy Moses Ulemlem, Harulia Hasry, Faisal ical, Busry, Isral, yang lolos ke Jakarta untuk meminta bantuan beberapa Lembaga  hukum, melalui ponselnya menghubungi Kontributor Desa Merdeka 23/4/2017 JAM 23.00 Wit , menginformasikan berbagai kegiatan penerobosan PT.Adidaya Tangguh yang termasuk dalam Perusahan Salim Group , maupun kekerasan aparat.

Menurut  para aktivis,  PT ADT yang masuk  kewilayah Petuanan adat dan wilayah perkebunan masyarakat  didaratan Taliabu,  tidak di ketahui oleh masyarakat Taliabu. Mereka masuk  secara diam diam  di daratan Taliabu bagian utara kecamatan Lede  dan merampas serta menggusur paksa lahan milik warga adat Taliabu dan mendirikan kantor milik perusahan tersebut. Tidak disangka, kegiatan perusahan yang tidak manusiawi itu di kawal oleh aparat  brimob baik dari Polres Kepulauan Sula dan Polda Maluku Utara.

Baca Juga :  DIRJEN PPMD: BUKTIKAN SAJA KALAU ADA POLITISASI REKRUTMEN PENDAMPING DESA!

Hal ini di ketahui ketika warga mendatangi perusahan yang sementara melakukan penggusuran di siang hari untuk meminta pertanggungjawaban hukum namun perusahan tidak sendiri diatas lahan milik warga yang digusur secara paksa,ada aparat brimob yang sudah lama mengawal mereka selama ini dan warga di hadang oleh aparat brimob sehingga sempat terjadi perdebatan di atas lahan tersebut. Wargapun pulang dengan tidak menghasilkan suatu penyelesaian yang baik sebagai bagian dari adanya rasa keadilan yang harusnya mereka miliki.

Warga kemudian melalui beberapa mahasiswa asal Taliabu melakukan konsulidasi masa dari desa ke desa untuk selanjutnya melaksanakan aksi domonstrasi tempat dimana aktivitas perusahan berlangsung untuk meminta keadilan dan meminta perusahan angkat kaki dan keluar dari Taliabu, karena bukan saja lahan warga di rampas tetapi juga terjadi kerusakan lingkungan mulai dari perkebunan warga sampai di perkampungan warga.Perkebunan yang menjadi sumber penghidupan mereka dirampas secara mudah.

Dijelaskan selanjutnya, beberapa kali aksi demonstrasi di lakukan warga hingga pada tanggal 23 Pebruari 2017 aksi kembali di lakukan di jalan menuju lokasi perusahan dan pada saat aksi itu berlangsung, sebagai komandan pengamanan yang di pimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Sula Deden Supriyatna memerintahkan pasukannya untuk membubarkan masa aksi demostrasi dengan melakukan cara cara yang tidak wajar seperti tindakan protap yang berlebihan hingga melakukan penyisiran di perkampungan, melakukan tindakan brutal yakni kekerasan terhadap warga dan melakukan pembongkaran terhadap rumah rumah warga, akibat dari tindakan tersebut warga akhirnya mengungsi ke hutan untuk melindungi diri karena tindakan aparat brimob brutal itu.

Akibat dari tindakan brutal aparat kepolisian tersebut warga mengalami luka luka dan bahkan di tangkap hingga di bawah ke polres kepulauan Sula. Warga menuntut hak mereka dan menjadi korban kekerasan aparat,malah di tangkap dan di kriminalisasi oleh polres kepulaun Sula. Dimanakah keadilan? Tegas para aktivis.

Baca Juga :  Habiskan Long Weekend di Pasaraya Blok M Serba Diskon 30-40%

Sebagai aktivis yang memperjuangkan hak-hak hidup  masyarakat ,Perjuangan wargapun tidak terhenti sampai situ, beberapa mahasiswa asal Taliabu didampingi Fredy Moses Ulemlem SH berangkat ke jakarta untuk melaporkan kasus Taliabu ke Kontras dan Koalisinya untuk menindaklanjuti kasus ini, dan sudah laporkan ke KOMNAS HAM dan LPSK

Pressur-pressur lainpun telah di lakukan untuk mendorong penyelesaian kasus Talibu. Kasus kekerasan yang di lakukan oleh aparat brimob juga telah di laporkan ke Mabes Polri.

Oleh karena itu saya meminta kepada semua pihak khususnya generasi Maluku utara untuk bersama sama bergandengan tangan mengawal tindakan koorporasi yang berakibat fatal bagi saudara-saudara kita yang ada di Taliabu. Kalau pemerintah daerah sudah tidak berpihak kepada masyarakat dan aparat sudah tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara maka, kita masyarakat Maluku Utara harus bertindak melawan kapitalis, kaum imperialisme,kaum feodalisme, dan jangan diam, tolak tambang karena masyarakat tidak hidup dari biji besi, mas, nikel dan sebagainya,tetapi masyarakat Taliabu hidup dari sagu, cengkih,pala, coklat dan hasil alam tani lainnya.

Beberapa kampung yang ada di wilayah kecamatan Lede kab. Taliabu yang mengungsi ke hutan yakni : Tolong, Todoli, Natang kuning,Air bulan, Dusun fango, Padang, Ufung, Gunung Nona, nunca

Kehadiran PT ADT di Taliabu itu secara diam diam melalui perusahan kayu yang juga sedang melaksanakan aktifitas di Taliabu. Dari peristiwa ini,bupati Kab Taliabu tidak berpihak sedikitpun terhadap rakyatnya, tetapi malah menjadi juru bicara PT ADT. Bukan saja Bupatinya yang menjadi juru bicara perusahan tetapi DPRD dan Kapolres Sula Dedwn Supriyatna.Pada saat kejadi tgl 23 februari, tidak ada satupun pejabat daerah yang membantu masyarakat, ujar mereka sebagai aktivis (24/4/2017/*Chris)

Share :

Baca Juga

FORUM

Negara mendapatkan pemasukan yang tinggi dari cukai rokok, konsumen rokok dapat apa?

SIARAN PERS

Terpilih Secara Aklamasi, Muhammad Amiruddin Pimpin GP Ansor Weleri

SIARAN PERS

Marwah Band Semarakkan Halalbihalal UMK

DAERAH & DESA

Pidato Ketua MPH Sinode GPM Pada Pembukaan MPL ke-38

SIARAN PERS

Moeldoko : Kehadiran Mahasiswa di Desa Bisa Membentuk Pikiran Petani Tingkatkan Hasil

HEADLINE

Masalah Dana Desa : Transfer Terlambat, Penyunatan dan Penyalahgunaan

FORUM

Sain Pendant Kalung Kesehatan dengan Simbol Moncong Putih
Anton Ferdian

SIARAN PERS

Penyanyi dan Musisi Pendatang Baru Asal Kudus Anton Ferdian Rilis ‘’Kisahku’’
WhatsApp WhatsApp Redaksi