Home / DAERAH & DESA / KABAR BUMDes

Kamis, 29 Januari 2015 - 13:43 WIB

Anggota Delegasi FPK Maluku Memberikan Opsi Pembangunan Kepada Mekopolhukan

Desa Merdeka – Ambon : Posisi Maluku di NKRI merupakan jantung kemaritiman dan potensi kekuatan besar dikawasan Asia Tenggara, karena alamnya mengandung berbagai sumber daya alam yang penuh dengan mineral berskala besar.

Karena itu Forum Perjuangan Kebangsaan Maluku(FPKM) yang diketuai oleh John Toisuta tidak mau lagi Pemerintah pusat mengulangi kesalahan masaalah lalu yang dilakukan saat pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Persoalan Malino II yang menghasilkan Inpres 6 Tahun 2003.

Hal yang sama dijelaskan panjang lebar oleh Pemikir FKPM tokoh Maluku yang selama ini menjadi mitra kerja Pemda DKI Jaya ketika diwawancarai oleh Kontributor Desa Merdeka , mengatakan bahwa sebagai anak Maluku harus tau masalah Maluku adalah masalah kita ,dan wajib dibedah untuk mencari solusi.Karena Masalah Maluku tidak bisa dipisahkan dari masalah NKRI sebagai milik bersama. Dan bila NKRI memaknai sejarah Maluku h10952362_10205487000841963_748321528879564196_narus mengerti Peradaban Bangsa Maluku dan Bangsa –Bangsa lain di Indonesia yang selama ini dihancurkan oleh kepentingan Politik para penguasa Negeri ini. Indonesia adalah Negara yang terdiri dari Multi Nation .Untuk itu Peradaban Bangsa-Bangsa di Indonesia harus menjadi acuan bagi sebuah Revolusi Peradaban Bangsa,Bukan Revolusi mental yang disampaikan saat Capres Jokowi memprogramkan revolusi mental. Menurut Amir Hamzah Revolusi mental bukan substansi masalah bangsa,tetapi Revolusi Peradaban adalah akar dari semua masalah dalam kerangka memperbaiki struktur budaya bangsa yang sudah melenceng dari cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia itu sendiri .Kekuasaan dengan politik Refresif adalah kesalahan Negara yang tidak menghargai peradaban Bangsa-Bangsa yang tergabung menjadi Bangsa Indonesia.

Baca Juga :  Banyak daerah belum cairkan Dana Desa

10363537_10205487006122095_2088001864385472069_nPeradaban Bangsa Bangsa itulah yang mengikat Indonesia dalam satu Budaya Bangsa, perlu dihargai termasuk Bangsa Maluku. Selanjutnya dijelaskan Amir Hamzah bahwa Jangan lagi Pemerintah Indonesia membebani Bangsa Maluku dengan Stigma RMS ,maupun dikriminasi antara Islam Kristen , agar Indonesia dapat memposisikan Maluku di Indonesia sebagai Warga Negara yang berhak sama dengan Bangsa lain bukan sebagai warga Negara Klas bawah. Menurut Amir Hamzah ada kesalahan sejarah yang tidak diselesaikan Pemerintah SBY ,yaitu Persoalan kesepakan Malino yang mengakibatkan terbitnya INPRES Nomor 6 Tahun 2003 yang butir-butirnya belum diselesaikan secara substansial maupun structural formal oleh Pemerintah Pusat sehingga kondisi Maluku baik secara Birokrasi Pemrintahan tidak menggambarkan kepemimpinan yang berkwalitas Nasional.Disebut contoh sederhana : Kepemimpinan Pasca Konflik tidak melepaskan diri dari Islam Kristen,Baik tingkat Provinsi,maupun Kabupaten Kota.Kalau Gubernurnya Muslim,Wakilnya Kristen tergambar sampai dikabupaten. Tapi yang sebetulnya diutamakan siapa memiki kemampuan baik Kristen atau Islam silahkan mereka yang memimpin. Paradigma yang membuat Orang Maluku terpasung dalam stigma kepalsuan berpikir yang harus diselesaikan oleh Pemerintahan Baru sekarang,apalgi Wakil Presiden adalah Bapa Jusuf Kala yang harus bertanggung jawab terhadap Paradigma yang membrikan kemunduran bagi Masyarakat Maluku sekarang untuk membuka ruang baru bagi kehidupan berkebangsaan yang sehat.

Baca Juga :  Desa Kedungmalang Jepara Gelar Sedekah Bumi

Sebuah kesalahan dalam pembangunan peradaban di Maluku , yang selama ratusan tahun menjadi acuan hidup basudara gandong hilang karena kepentingan politik pemerintah Pusat dengan mengintervensi Peradaban Bangsa Maluku yang belum diselesaikan melalui kesepakatan Maluku di Malino II . Hal tersebut disampaikan oleh FPKM kepada Menkopolhukan beberapa waktu lalu dalam pertemuannya yang dijelaskan oleh Amir Hamzah ketika berjumpa dengan “Kontributor Desa Merdeka” di kebun Siri Jakarta Pusat kemarin tanggal 28 Januari 2015. Menurutnya kalau Pemerintah Pusat dalam menyusun anggaran tidak memperhatikan pembangunan Indonesia Timur,khusus Maluku dan Maluku Utara ,maka Pembangunan Maluku membutuhkan solusi dengan 4 (empat ) opsi : Opsi Merdeka ,Opsi Referendum, Opsi Otonom Khusus,opsi Otonom dengan kewenangan “Asimetris” –kewenangan mengatur hak-hak istimewa Bangsa Maluku. (29/1-2015 Chris).

Share :

Baca Juga

DAERAH & DESA

Warga Kuanyar Jepara Perbaiki Jalan Kampung

DAERAH & DESA

Awas !!!!! Jembatan Buko Demak Yang Ambles

DAERAH & DESA

Kepala Desa, Bikin Teknologi Tepat Guna dari Dana Desa

DAERAH & DESA

Produk Unggulan Desa Kampung Suka bhakti

DAERAH & DESA

CARUT MARUT SELEKSI PERANGKAT DESA

DAERAH & DESA

Truk Kontainer Terguling di Jalur Pantura Gresik

KABAR BUMDes

Desa Wisata Setahun Hasilkan Rp 11 Miliar..

HEADLINE

Donat Kampung Utami, Raup Ratusan Juta
WhatsApp WhatsApp Redaksi